Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KI DKI Gelar Coaching Clinic: Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta
KI DKI Gelar Coaching Clinic: Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta

Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar 'coaching clinic' untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Jakarta, mengingat masih banyak badan publik yang dinilai tidak informatif.

KI DKI Jakarta Siap Hadapi Tantangan: Sosialisasi IKIP 2025 di Tengah Efisiensi Anggaran
KI DKI Jakarta Siap Hadapi Tantangan: Sosialisasi IKIP 2025 di Tengah Efisiensi Anggaran

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjalankan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 secara optimal meskipun anggaran berkurang signifikan.

Tata Kelola Informasi Publik RSUD Jagakarsa Perlu Ditingkatkan, Kata KI DKI
Tata Kelola Informasi Publik RSUD Jagakarsa Perlu Ditingkatkan, Kata KI DKI

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong peningkatan tata kelola informasi publik di RSUD Jagakarsa setelah meraih kategori 'Cukup Informatif' dalam e-Monev 2024.

Digitalisasi Dinas Parekraf DKI Jakarta Perlu Ditingkatkan, Kata KI DKI
Digitalisasi Dinas Parekraf DKI Jakarta Perlu Ditingkatkan, Kata KI DKI

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyoroti rendahnya digitalisasi di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan Informasi: Kunci Kepercayaan Publik, KI DKI Dorong Kelurahan Kebun Kosong Optimalkan PPID
Keterbukaan Informasi: Kunci Kepercayaan Publik, KI DKI Dorong Kelurahan Kebun Kosong Optimalkan PPID

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi kepercayaan masyarakat dan mendorong Kelurahan Kebun Kosong untuk meningkatkan pengelolaan PPID secara digital dan konvensional.

KI DKI Jakarta: Keterbukaan Informasi Partai Golkar Perlu Perbaikan
KI DKI Jakarta: Keterbukaan Informasi Partai Golkar Perlu Perbaikan

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Partai Golkar meningkatkan keterbukaan informasi publik setelah hanya mendapat predikat 'Cukup Informatif' dalam E-Monev 2024.

KI DKI Jakarta Dorong Kelurahan Gelora Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik
KI DKI Jakarta Dorong Kelurahan Gelora Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Kelurahan Gelora untuk meningkatkan tata kelola data dan informasi agar mencapai status 'Informatif' dalam penilaian keterbukaan informasi publik.

Sinergi Antar Komisi Informasi: DKI Jakarta dan Jawa Barat Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik
Sinergi Antar Komisi Informasi: DKI Jakarta dan Jawa Barat Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta dan Jawa Barat memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dan memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi.

KI DKI Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu DKI Jakarta
KI DKI Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu DKI Jakarta

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Bawaslu DKI Jakarta atas komitmennya dalam keterbukaan informasi publik, ditandai dengan penyerahan laporan layanan informasi dan penghargaan sebagai badan publik informatif.

KI DKI Dorong BPBUMD Raih Predikat 'Informatif' di E-Monev 2025
KI DKI Dorong BPBUMD Raih Predikat 'Informatif' di E-Monev 2025

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta untuk meraih predikat 'Informatif' pada Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 setelah mendapatkan predikat 'Cukup Informatif' di tahun 2024.

KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024
KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan meraih kategori 'Informatif' dalam Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024.

KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif
KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk menjadi badan publik yang lebih informatif dan transparan, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.