KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk menjadi badan publik yang lebih informatif dan transparan, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memberikan rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring (E-Monev) tahun 2024, serta mendorong Sarana Jaya menjadi badan publik yang lebih informatif.
Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi Sarana Jaya. Beliau menyatakan, "Sarana Jaya bukanlah badan publik yang baru, sehingga sangat mungkin meraih predikat badan publik dari 'cukup informatif' menjadi 'informatif'. Ke depan, keterbukaan informasi ini akan menjadi isu penting. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lahir dari Reformasi 1998 dan disahkan pada 2008, dengan cakupan yang sejalan dengan regulasi di bidang penyiaran, hak asasi manusia, dan lainnya."
Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik
Luqman menjelaskan bahwa UU KIP melibatkan tiga aktor utama: badan publik (legislatif, yudikatif, dan eksekutif), pemohon informasi, dan Komisi Informasi sebagai pengawas dan penyelesai sengketa informasi. Ia menyoroti dominasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO sebagai pemohon informasi dan menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada akademisi dan masyarakat umum.
Data yang dipaparkan Luqman cukup memprihatinkan. Dari 519 badan publik yang telah diasesmen, hanya 67 yang dinyatakan informatif, atau sekitar 13 persen. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Salah satu solusinya adalah penerapan sistem omnichannel agar informasi dapat diakses melalui berbagai platform, terutama website resmi.
Tanggapan Sarana Jaya
Direktur Pengembangan Sarana Jaya, Arjo Broto, mewakili Direktur Utama, menyampaikan apresiasi atas kunjungan KI DKI Jakarta. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Sarana Jaya berkomitmen untuk terus berupaya melakukan pemulihan dan membangun kepercayaan masyarakat. Arjo juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai informasi yang harus disampaikan kepada publik.
"Sebagai BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Sarana Jaya harus memastikan bahwa seluruh kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat, terutama yang memberikan manfaat langsung," ujar Arjo. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Sarana Jaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Langkah Selanjutnya
Komisi Informasi DKI Jakarta berencana meluncurkan sesi pelatihan atau coaching clinic bagi badan publik yang membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Langkah ini diharapkan dapat membantu badan-badan publik, termasuk Sarana Jaya, untuk memenuhi standar keterbukaan informasi yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, kunjungan KI DKI Jakarta ke Sarana Jaya merupakan langkah penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Harapannya, Sarana Jaya dapat menjadi contoh bagi BUMD lain dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU KIP.
