BPS DKI Jakarta: Pilar Keterbukaan Informasi Publik, Kata Komisi Informasi
Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) menekankan peran vital Badan Pusat Statistik (BPS) DKI dalam menyediakan data publik yang akurat dan aksesibel, mendorong sinergi untuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan peran krusial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan data publik yang akurat dan mudah diakses. Hal ini disampaikan Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, saat kunjungan kerja ke Kantor BPS DKI Jakarta pada Kamis lalu. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Jakarta.
Pentingnya Data Akurat untuk Publik
"Keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental warga negara," ujar Harry. "Data statistik yang akurat dan tersedia untuk publik sangat penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif dan akuntabel. BPS memiliki peran vital dalam memastikan hal ini terwujud." Ia menekankan pentingnya peran BPS dalam menyediakan data yang menjadi landasan bagi berbagai program pemerintah dan pengambilan keputusan di DKI Jakarta. Ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu akan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan transparan.
Sinergi dan Transparansi
Dalam kunjungan tersebut, KI DKI Jakarta memaparkan strategi peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi publik, khususnya data statistik di DKI Jakarta. Diskusi difokuskan pada bagaimana BPS dapat lebih optimal dalam memenuhi hak publik atas informasi. Harry juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga publik untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Kolaborasi antar lembaga pemerintah dinilai sebagai kunci untuk memastikan data yang tersedia benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
E-Monev sebagai Pemicu Perbaikan
KI DKI Jakarta mengajak BPS untuk berpartisipasi dalam Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). "KI melakukan monev bukan untuk audit, melainkan sebagai trigger (pemicu) perbaikan," jelas Harry. "Tujuannya agar seluruh badan publik, termasuk BPS, lebih proaktif dalam melayani kebutuhan informasi publik. Manfaatnya bukan hanya untuk KI, tetapi terutama bagi badan publik itu sendiri untuk meningkatkan kualitas layanan informasi." Partisipasi dalam E-Monev diharapkan dapat membantu BPS mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam hal keterbukaan informasi.
Komitmen BPS DKI Jakarta
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, menyambut baik kunjungan KI DKI dan menegaskan komitmen BPS dalam menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat. "Kami selalu berupaya meningkatkan layanan data dan informasi kepada publik," kata Nurul. "Kami siap bersinergi dan mengikuti monev untuk mendapatkan edukasi lebih mendalam sesuai prinsip keterbukaan informasi." BPS DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan data dan informasi bagi masyarakat Jakarta.
Langkah Menuju Pemerintahan Terbuka
Kunjungan kerja KI DKI Jakarta ke BPS DKI Jakarta menandai langkah penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga publik di DKI Jakarta. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan data publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ke depannya, diharapkan akan ada lebih banyak inisiatif serupa untuk memastikan seluruh badan publik di DKI Jakarta berkomitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi.
Kesimpulan
Kerja sama antara KI DKI Jakarta dan BPS DKI Jakarta ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Akses publik terhadap informasi yang akurat dan terpercaya merupakan kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kualitas layanan informasi publik di DKI Jakarta akan terus meningkat.
