Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KI DKI Jakarta Ungkap Tantangan Pengelolaan Informasi Publik di Era Digital
KI DKI Jakarta Ungkap Tantangan Pengelolaan Informasi Publik di Era Digital

Komisi Informasi DKI Jakarta soroti kompleksitas pengelolaan informasi publik di era digital dan pentingnya layanan informasi yang adaptif, akurat, dan inklusif.

BBPOM Manado Perkuat Keterbukaan Informasi Publik untuk Wujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang Optimal
BBPOM Manado Perkuat Keterbukaan Informasi Publik untuk Wujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang Optimal

BBPOM Manado berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik dalam pengawasan obat dan makanan, guna mendukung tiga pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), kemandirian pelaku usaha, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Kepulauan Seribu Diminta Maksimalkan Layanan Informasi Digital
Pemkab Kepulauan Seribu Diminta Maksimalkan Layanan Informasi Digital

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Pemkab Kepulauan Seribu untuk memaksimalkan layanan informasi publik secara digital guna memudahkan akses masyarakat.

KI DKI Jakarta: Akses Informasi Publik Adalah Hak Asasi Manusia
KI DKI Jakarta: Akses Informasi Publik Adalah Hak Asasi Manusia

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya akses informasi publik sebagai hak asasi manusia dan mengapresiasi komitmen Pemprov DKI dalam keterbukaan informasi.

BPOM Gelar Forum Konsultasi Publik: Tingkatkan Layanan di Era Society 5.0
BPOM Gelar Forum Konsultasi Publik: Tingkatkan Layanan di Era Society 5.0

BPOM mengadakan Forum Konsultasi Publik untuk meningkatkan layanan publik di era Society 5.0 dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan, namun tetap meminimalisir risiko.

Tata Kelola Informasi Publik RSUD Jagakarsa Perlu Ditingkatkan, Kata KI DKI
Tata Kelola Informasi Publik RSUD Jagakarsa Perlu Ditingkatkan, Kata KI DKI

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong peningkatan tata kelola informasi publik di RSUD Jagakarsa setelah meraih kategori 'Cukup Informatif' dalam e-Monev 2024.

KI DKI Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu DKI Jakarta
KI DKI Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu DKI Jakarta

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Bawaslu DKI Jakarta atas komitmennya dalam keterbukaan informasi publik, ditandai dengan penyerahan laporan layanan informasi dan penghargaan sebagai badan publik informatif.

KI DKI Dorong BPBUMD Raih Predikat 'Informatif' di E-Monev 2025
KI DKI Dorong BPBUMD Raih Predikat 'Informatif' di E-Monev 2025

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta untuk meraih predikat 'Informatif' pada Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 setelah mendapatkan predikat 'Cukup Informatif' di tahun 2024.

KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024
KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan meraih kategori 'Informatif' dalam Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024.

KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif
KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk menjadi badan publik yang lebih informatif dan transparan, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

BPS DKI Jakarta: Pilar Keterbukaan Informasi Publik, Kata Komisi Informasi
BPS DKI Jakarta: Pilar Keterbukaan Informasi Publik, Kata Komisi Informasi

Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) menekankan peran vital Badan Pusat Statistik (BPS) DKI dalam menyediakan data publik yang akurat dan aksesibel, mendorong sinergi untuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kolaborasi KI DKI dan BBPOM Jakarta: Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik
Kolaborasi KI DKI dan BBPOM Jakarta: Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta berkolaborasi untuk meningkatkan transparansi informasi publik, khususnya terkait obat dan makanan, demi mendukung masyarakat dalam pengambilan keputusan yang tepa