Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KI DKI Jakarta Dorong BBPOM Jakarta Kembangkan Teknologi Informasi untuk Layanan Publik yang Lebih Responsif
KI DKI Jakarta Dorong BBPOM Jakarta Kembangkan Teknologi Informasi untuk Layanan Publik yang Lebih Responsif

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta untuk meningkatkan teknologi informasi guna meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas dalam merespons permintaan informasi publik.

BBPOM Manado Perkuat Keterbukaan Informasi Publik untuk Wujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang Optimal
BBPOM Manado Perkuat Keterbukaan Informasi Publik untuk Wujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang Optimal

BBPOM Manado berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik dalam pengawasan obat dan makanan, guna mendukung tiga pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), kemandirian pelaku usaha, dan pemberdayaan masyarakat.

BPOM dan Kementan Jalin Kerja Sama Awasi Produk Pertanian, Sasar Pasar Rp300 Triliun
BPOM dan Kementan Jalin Kerja Sama Awasi Produk Pertanian, Sasar Pasar Rp300 Triliun

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat memperkuat pengawasan produk pertanian demi keamanan, kualitas, dan daya saing, dengan potensi pasar mencapai Rp300 triliun.

Sinergi Antar Komisi Informasi: DKI Jakarta dan Jawa Barat Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik
Sinergi Antar Komisi Informasi: DKI Jakarta dan Jawa Barat Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta dan Jawa Barat memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dan memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi.

KI DKI Dorong BPBUMD Raih Predikat 'Informatif' di E-Monev 2025
KI DKI Dorong BPBUMD Raih Predikat 'Informatif' di E-Monev 2025

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta untuk meraih predikat 'Informatif' pada Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 setelah mendapatkan predikat 'Cukup Informatif' di tahun 2024.

KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024
KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan meraih kategori 'Informatif' dalam Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024.

KI DKI Rekomendasikan Perbaikan Keterbukaan Informasi Biro ORB
KI DKI Rekomendasikan Perbaikan Keterbukaan Informasi Biro ORB

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta merekomendasikan perbaikan pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) DKI Jakarta setelah evaluasi E-Monev 2024, mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif
KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk menjadi badan publik yang lebih informatif dan transparan, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

BPS DKI Jakarta: Pilar Keterbukaan Informasi Publik, Kata Komisi Informasi
BPS DKI Jakarta: Pilar Keterbukaan Informasi Publik, Kata Komisi Informasi

Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) menekankan peran vital Badan Pusat Statistik (BPS) DKI dalam menyediakan data publik yang akurat dan aksesibel, mendorong sinergi untuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

IAKN Ambon dan BPOM jajaki Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan
IAKN Ambon dan BPOM jajaki Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Ambon jajaki kerja sama untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan serta edukasi kepada masyarakat.

BPOM dan KPK Perkuat Sinergi Cegah Korupsi di Sektor Pangan dan Obat
BPOM dan KPK Perkuat Sinergi Cegah Korupsi di Sektor Pangan dan Obat

BPOM dan KPK meningkatkan kerja sama untuk mencegah korupsi di bidang pengawasan obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, mengingat besarnya potensi kejahatan dan nilai pasar yang terus meningkat.