Sinergi Antar Komisi Informasi: DKI Jakarta dan Jawa Barat Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta dan Jawa Barat memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dan memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi.

Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Bandung pada Senin, 3 Juli 2023. Kunjungan ini bertujuan mempererat koordinasi dan berbagi pengalaman dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kelembagaan KI DKI Jakarta, sebelumnya telah mengunjungi KI Banten.

Ara menekankan pentingnya sinergi antar-Komisi Informasi dalam menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ia berharap kolaborasi yang lebih erat akan memperkuat peran lembaga ini dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi dan memastikan Komisi Informasi tetap menjadi harapan publik. "Kami berharap kunjungan ini semakin memperkuat sinergi antar-Komisi Informasi dalam menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan begitu, hak konstitusional masyarakat terhadap informasi dapat terus diperkuat," ujar Ara.

Lebih lanjut, Ara berharap KI DKI Jakarta dan KI Jawa Barat dapat semakin kuat dan harmonis, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam berbagi pengalaman dan tantangan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. "Kami berharap pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Komisi Informasi untuk menjadi contoh bagi daerah lain dengan berbagi pengalaman dan tantangan, dari wilayah barat dan timur," kata Ara.

Penguatan Sinergi Antar Komisi Informasi

Ketua KI Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, menyambut baik kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kerja sama antar-Komisi Informasi di berbagai daerah. Ia mengapresiasi inisiatif KI DKI Jakarta dalam memperkuat kolaborasi ini. "Kami sangat mengapresiasi inisiatif KI DKI Jakarta dalam memperkuat kolaborasi ini. Dengan sinergi yang baik, kita bisa menjalin kerja sama yang lebih erat, dan berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan," ujarnya.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pentingnya strategi bersama untuk mewujudkan Komisi Informasi yang lebih kuat dan harmonis. Kedua lembaga sepakat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi tantangan dalam penerapan UU KIP di masing-masing daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Kunjungan ini juga membahas berbagai isu terkait keterbukaan informasi publik, termasuk strategi penyelesaian sengketa informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung transparansi pemerintahan. Kedua lembaga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi guna memastikan terwujudnya keterbukaan informasi publik yang optimal.

Langkah Konkret Penguatan Keterbukaan Informasi

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, KI DKI Jakarta dan KI Jawa Barat berencana untuk melakukan beberapa langkah konkret. Langkah-langkah tersebut antara lain:

• Pertukaran informasi dan best practices dalam pengelolaan informasi publik.
• Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas pengelola informasi publik di kedua daerah.
• Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses informasi publik.
• Peningkatan kerjasama dalam penyelesaian sengketa informasi.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, diharapkan sinergi antara KI DKI Jakarta dan KI Jawa Barat akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang optimal di Indonesia. Kolaborasi ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam menjalankan amanah UU KIP.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen kedua lembaga dalam memperkuat kerja sama dan memastikan hak konstitusional masyarakat atas informasi terpenuhi. Harapannya, sinergi ini akan terus berlanjut dan menghasilkan dampak positif bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.