KI DKI Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu DKI Jakarta
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Bawaslu DKI Jakarta atas komitmennya dalam keterbukaan informasi publik, ditandai dengan penyerahan laporan layanan informasi dan penghargaan sebagai badan publik informatif.
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta atas komitmennya dalam memberikan layanan informasi publik. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penerimaan laporan layanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu DKI Jakarta pada Kamis lalu di Jakarta. Penyerahan laporan ini menandai langkah nyata Bawaslu DKI dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menyatakan bahwa laporan tersebut memperkuat posisi Bawaslu DKI sebagai badan publik yang informatif dan berkomitmen tinggi dalam penyampaian informasi secara cepat dan akurat. Beliau menekankan pentingnya laporan layanan informasi PPID bagi setiap badan publik sebagai bagian dari kewajiban dan acuan dalam monitoring dan evaluasi (monev) selanjutnya.
Lebih lanjut, Aang berharap Bawaslu DKI Jakarta dapat terus meningkatkan upaya keterbukaan informasi publik melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal ini bertujuan agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Apresiasi dan Sertifikat Badan Publik Informatif
Dalam kesempatan yang sama, KI DKI Jakarta juga memberikan sertifikat hasil Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) kepada Bawaslu DKI Jakarta. Sertifikat ini secara resmi mengakui status Bawaslu DKI Jakarta sebagai badan publik yang informatif. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Bawaslu DKI dalam memenuhi kewajiban transparansi informasi kepada publik.
Aang Muhdi Gozali menambahkan, "Diharapkan Bawaslu DKI Jakarta dapat terus membumikan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel." Hal ini menunjukkan harapan KI DKI agar informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penyerahan laporan dan sertifikat ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. KI DKI Jakarta berharap Bawaslu DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi.
Pentingnya Pengemasan Informasi yang Menarik
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Quin Pegagan, turut memberikan komentarnya. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang tidak hanya dijamin oleh regulasi, tetapi juga harus dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh publik. Menurutnya, "Pengemasan informasi untuk publik sangat penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi yang tersedia." Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi saja tidak cukup, tetapi bagaimana informasi tersebut disajikan juga sangat krusial.
Quin Pegagan juga menambahkan bahwa Bawaslu DKI Jakarta akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik. Upaya ini meliputi penyederhanaan bahasa, penggunaan media yang beragam, dan peningkatan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Bawaslu DKI Jakarta dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan diterimanya laporan dan diberikannya sertifikat tersebut, diharapkan Bawaslu DKI Jakarta dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan menjadi contoh bagi badan publik lainnya dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan kunci penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan demokratis.
KI DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di DKI Jakarta. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
