Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan laporan positif terkait monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, namun menyoroti perlunya peningkatan pada perguruan tinggi negeri, lembaga non-struktural, dan BUMN.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) mendorong masyarakat untuk proaktif meminta akses UU TNI yang belum dipublikasikan, dengan mengajukan gugatan jika upaya awal gagal.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta meminta humas dan PPID untuk responsif dan adaptif dalam penyampaian informasi publik di era digital, serta mendorong optimalisasi media sosial dan pengembangan E-PPID.

Dinas Kominfo Sulbar gelar rapat monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat dan mempertahankan predikat keterbukaan informasi publik.

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong seluruh kelurahan di Jakarta, khususnya Jakarta Timur, untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik guna mencapai status 'informatif'.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjalankan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 secara optimal meskipun anggaran berkurang signifikan.

Pemerintah Kota Kediri memberikan edukasi kepada OPD terkait pengisian Self Assessment Question (SAQ) dalam rangka persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

KI Pusat Apresiasi Mudikpedia 2025 sebagai inovasi keterbukaan informasi publik yang memberikan panduan lengkap dan real-time untuk mudik Lebaran yang aman dan nyaman.

Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp1,25 miliar untuk Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) guna mendukung operasional dan kinerja kedua lembaga tersebut.

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong peningkatan tata kelola informasi publik di RSUD Jagakarsa setelah meraih kategori 'Cukup Informatif' dalam e-Monev 2024.