Singkawang Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berkomitmen penuh terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, meskipun telah meraih peringkat kedua terbaik di Kalimantan Barat tahun 2024.
Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Prestasi sebagai peringkat kedua terbaik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) se-Kalimantan Barat tahun 2024, bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Justru, hal ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kepala Dinas Kominfo Singkawang, Evan Ernanda, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak, mulai dari pimpinan hingga pelaksana PPID. "Perjalanan PPID Kota Singkawang sejak 2014 hingga sekarang selalu ada peningkatan. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Kota Singkawang berada di peringkat 2 pada tahun 2024," ujarnya, sembari menambahkan bahwa peringkat bukanlah fokus utama, melainkan kepatuhan dan komitmen terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik.
Sayangnya, masih ada beberapa PPID pelaksana yang masuk zona merah dalam implementasi keterbukaan informasi. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Singkawang. Harapannya, di tahun 2025, seluruh PPID pelaksana dapat berbenah dan memastikan keterbukaan informasi berjalan menyeluruh. "Untuk PPID Pelaksana yang zona merah atau bahkan zona hitam, tahun ini semoga bisa lebih baik. Yang belum mengumpulkan SK Daftar Informasi yang dikecualikan saya harap juga segera dibuat. Paling tidak dokumen atau informasi yang wajib diumumkan itu dapat dilaksanakan," tegas Evan Ernanda.
Meningkatkan Keterbukaan Informasi di Singkawang
Sebagai upaya untuk meningkatkan semangat dan kualitas keterbukaan informasi publik, Dinas Kominfo Singkawang, selaku PPID Utama, berinisiatif melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian terhadap PPID Pelaksana di tahun 2025. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Fredrik MHS.
Fredrik menjelaskan bahwa inovasi tahun ini berbeda dengan tahun lalu yang fokus pada penyusunan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan. Tahun ini, terinspirasi oleh Komisi Informasi Kalbar, akan diadakan penganugerahan bagi PPID Pelaksana berprestasi. Penilaian akan didasarkan pada keaktifan, inovasi, dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).
SPM tersebut meliputi regulasi, penyediaan front desk yang baik, serta pemutakhiran informasi di laman PPID Kota Singkawang. Diharapkan, dengan adanya penghargaan ini, PPID Pelaksana akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan komitmennya terhadap keterbukaan informasi.
"Tahun lalu inovasi kita berfokus pada penyusunan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan Kota Singkawang, tahun ini kita mencoba seperti Komisi Informasi Kalbar dengan menghadirkan penganugerahan kepada PPID Pelaksana," kata Fredrik. Ia berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kota Singkawang.
Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang ketat serta penghargaan bagi PPID Pelaksana berprestasi, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Singkawang akan semakin optimal dan menyeluruh. Komitmen Pemerintah Kota Singkawang untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahannya patut diapresiasi.
