Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KI dan Kemendiktisaintek Bahas Keterbukaan Informasi Jadi Mata Kuliah di Perguruan Tinggi
KI dan Kemendiktisaintek Bahas Keterbukaan Informasi Jadi Mata Kuliah di Perguruan Tinggi

Komisi Informasi (KI) bersama Kemendiktisaintek menggagas keterbukaan informasi menjadi mata kuliah di perguruan tinggi seluruh Indonesia.

KI Soroti Keterbukaan Informasi: Baru 39% Perguruan Tinggi Informatif!
KI Soroti Keterbukaan Informasi: Baru 39% Perguruan Tinggi Informatif!

Komisi Informasi (KI) menyoroti baru 39% PTN di Indonesia yang informatif. Unand diapresiasi atas peningkatan keterbukaan informasi publik.

ANTARA Raih Predikat Informatif: Perjuangan Panjang Menuju Keterbukaan Informasi
ANTARA Raih Predikat Informatif: Perjuangan Panjang Menuju Keterbukaan Informasi

ANTARA, lembaga berita ternama di Indonesia, berhasil meraih predikat informatif setelah melalui berbagai upaya peningkatan keterbukaan informasi publik, mengatasi tantangan prosedur dan membangun kanal PPID yang komprehensif.

Keterbukaan Informasi: Kunci Kepercayaan Publik, KI DKI Dorong Kelurahan Kebun Kosong Optimalkan PPID
Keterbukaan Informasi: Kunci Kepercayaan Publik, KI DKI Dorong Kelurahan Kebun Kosong Optimalkan PPID

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi kepercayaan masyarakat dan mendorong Kelurahan Kebun Kosong untuk meningkatkan pengelolaan PPID secara digital dan konvensional.

KI DKI Jakarta: Keterbukaan Informasi Partai Golkar Perlu Perbaikan
KI DKI Jakarta: Keterbukaan Informasi Partai Golkar Perlu Perbaikan

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Partai Golkar meningkatkan keterbukaan informasi publik setelah hanya mendapat predikat 'Cukup Informatif' dalam E-Monev 2024.

Sinergi BPK dan Komisi Informasi DKI Jakarta: Kunci Transparansi Keuangan Daerah
Sinergi BPK dan Komisi Informasi DKI Jakarta: Kunci Transparansi Keuangan Daerah

Komisi Informasi DKI Jakarta tekankan pentingnya sinergi dengan BPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah menuju Jakarta Kota Global.

KI DKI Dorong BPBUMD Raih Predikat 'Informatif' di E-Monev 2025
KI DKI Dorong BPBUMD Raih Predikat 'Informatif' di E-Monev 2025

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta untuk meraih predikat 'Informatif' pada Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 setelah mendapatkan predikat 'Cukup Informatif' di tahun 2024.

KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024
KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan meraih kategori 'Informatif' dalam Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024.

KI DKI Rekomendasikan Perbaikan Keterbukaan Informasi Biro ORB
KI DKI Rekomendasikan Perbaikan Keterbukaan Informasi Biro ORB

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta merekomendasikan perbaikan pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) DKI Jakarta setelah evaluasi E-Monev 2024, mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif
KI DKI Dorong Sarana Jaya Jadi Badan Publik Informatif

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk menjadi badan publik yang lebih informatif dan transparan, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kemdikbudristek Dorong PTS Perkuat Pendidikan Tinggi Indonesia
Kemdikbudristek Dorong PTS Perkuat Pendidikan Tinggi Indonesia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, mengingat peran penting PTS dalam sistem pendidikan nasional.

Sinergi KI Kalbar dan DPRD Kalbar Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik
Sinergi KI Kalbar dan DPRD Kalbar Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat dan DPRD Kalbar bersinergi meningkatkan keterbukaan informasi publik, ditandai dengan evaluasi program kerja 2024 dan rencana strategis 2025, serta capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalbar yang menin