Pakar komunikasi politik, Suko Widodo, mengapresiasi keterbukaan Prabowo Subianto dalam berdialog dengan media, namun menekankan pentingnya tim komunikasi yang mumpuni untuk mendukung transparansi tersebut.

Komisi Informasi Sulawesi Barat (KI Sulbar) telah menggelar sidang sengketa informasi untuk lima kasus di Kabupaten Polman, dengan 27 kasus lainnya menunggu giliran disidangkan.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi kepercayaan masyarakat dan mendorong Kelurahan Kebun Kosong untuk meningkatkan pengelolaan PPID secara digital dan konvensional.

Komisi Informasi (KI) Sulawesi Barat menerima 110 permohonan sengketa informasi publik, 27 diantaranya memenuhi syarat dan akan segera disidangkan.

Gubernur Sulbar melantik lima anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulbar periode 2025-2029 untuk meningkatkan transparansi pemerintahan dan pengelolaan informasi publik.

Komisi Informasi DKI Jakarta tekankan pentingnya sinergi dengan BPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah menuju Jakarta Kota Global.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta pemerintah transparan terkait pengambilalihan 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah, menekankan pentingnya kepastian hukum dan dampak bagi masyarakat.

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan meraih kategori 'Informatif' dalam Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024.

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk menjadi badan publik yang lebih informatif dan transparan, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi DKI Jakarta meminta PT Pembangunan Jaya Ancol untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, meskipun telah menunjukkan kemajuan, demi memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.