Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta pemerintah transparan terkait pengambilalihan 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah, menekankan pentingnya kepastian hukum dan dampak bagi masyarakat.

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan meraih kategori 'Informatif' dalam Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024.

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk menjadi badan publik yang lebih informatif dan transparan, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi DKI Jakarta meminta PT Pembangunan Jaya Ancol untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, meskipun telah menunjukkan kemajuan, demi memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Komisi Informasi DKI Jakarta meluncurkan program 'Zona Informatif' dan 'coaching clinic' untuk meningkatkan transparansi badan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) menekankan peran vital Badan Pusat Statistik (BPS) DKI dalam menyediakan data publik yang akurat dan aksesibel, mendorong sinergi untuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Komisi I DPRD Bali umumkan 5 kandidat terbaik dari 14 peserta yang telah mengikuti delapan tahap tes uji kelayakan untuk menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Bali; hasil seleksi ini selanjutnya akan disampaikan ke Pj Gubernur Bali untuk penetapan dan

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta berkolaborasi untuk meningkatkan transparansi informasi publik, khususnya terkait obat dan makanan, demi mendukung masyarakat dalam pengambilan keputusan yang tepa

Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat dan DPRD Kalbar bersinergi meningkatkan keterbukaan informasi publik, ditandai dengan evaluasi program kerja 2024 dan rencana strategis 2025, serta capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalbar yang menin