KI DKI Jakarta: Keterbukaan Informasi Partai Golkar Perlu Perbaikan

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Partai Golkar meningkatkan keterbukaan informasi publik setelah hanya mendapat predikat 'Cukup Informatif' dalam E-Monev 2024.

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi partai politik (parpol), khususnya Partai Golkar. Hal ini disampaikan menyusul hasil Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024 yang memberikan predikat 'Cukup Informatif' kepada Partai Golkar.

Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, menyatakan bahwa beberapa aspek dalam E-Monev 2024 masih belum terpenuhi oleh Partai Golkar. Partai Golkar memperoleh nilai 68, dan rekomendasi diberikan untuk mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik agar mencapai kategori 'Informatif'. Menurutnya, dengan sumber daya yang dimiliki, Partai Golkar seharusnya mampu meraih hasil yang lebih baik.

"Indikator E-Monev yang kami terima menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terisi oleh Partai Golkar," ujar Ferid Nugroho di Jakarta, Jumat (7/3).

Rekomendasi KI DKI Jakarta untuk Peningkatan Keterbukaan Informasi Partai Golkar

KI DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi kepada Partai Golkar untuk memperbaiki kualitas keterbukaan informasi publik. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik oleh partai politik sebagai badan publik. Ferid menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh partai politik.

"Ke depan, kami berharap indikator tersebut dapat dilengkapi agar Golkar menjadi badan publik yang informatif," tegas Ferid. Ia berharap Partai Golkar menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik.

Lebih lanjut, Ferid menambahkan, "Kami berharap Partai Golkar dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan agar ke depan semakin meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik."

Tanggapan Partai Golkar

Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Afriyadi, menegaskan komitmen partai untuk memperbaiki tata kelola informasi sesuai rekomendasi KI DKI Jakarta. Ia menjelaskan bahwa Partai Golkar selalu berupaya memberikan informasi kepada Komisi Informasi sesuai permintaan.

"Kami sejak awal selalu berupaya memberikan informasi kepada Komisi Informasi sesuai dengan permintaan," ungkap Afriyadi. Ia menambahkan bahwa meskipun pernah meraih penghargaan di tahun sebelumnya, penyesuaian informasi terus dilakukan seiring perkembangan variabel penilaian.

Afriyadi menjelaskan proses pengisian data dalam Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dilakukan secara mandiri berdasarkan rekomendasi dan panduan yang diberikan. Ia mengakui bahwa rekomendasi tersebut membantu Partai Golkar mengidentifikasi aspek-aspek yang masih kurang dalam penyampaian informasi publik.

"Dari rekomendasi ini, kami jadi mengetahui aspek apa saja yang masih kurang. Bisa saja informasi sebenarnya sudah ada, tetapi belum tercantum dalam SAQ. Jika ada informasi yang dikecualikan, itu hanya dalam batas tertentu," jelasnya.

Koordinasi yang Lebih Intensif

Afriyadi menekankan kesamaan visi antara Partai Golkar dan Komisi Informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Ia memastikan koordinasi dengan Komisi Informasi akan lebih intensif ke depannya.

"Apa yang diminta pasti kami kerjakan. Jika ada kekurangan, kami akan terus memperbaikinya agar semakin baik," katanya. Ia optimistis Partai Golkar dapat mencapai kategori 'Informatif' di masa mendatang.

"Sekarang kami sudah memahami aspek mana yang masih perlu diperbaiki, sehingga akan kami tanyakan langsung. Frekuensinya sudah sejalan, tinggal teknisnya saja. Kami sangat optimistis dapat mencapai kategori Informatif," pungkas Afriyadi.