KI DKI Jakarta Harap Kepemimpinan Pramono-Rano Majukan Transparansi Pemerintahan

Komisi Informasi DKI Jakarta berharap kepemimpinan baru Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno akan membawa Jakarta semakin maju dengan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan harapannya agar Jakarta semakin maju di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Harapan ini disampaikan Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, di Jakarta pada Kamis, 20 Februari. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.

Menurut Harry, kemajuan Jakarta sebagai kota global sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama untuk mewujudkan visi tersebut. Keterbukaan informasi publik, menurutnya, merupakan kunci untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Lebih lanjut, Harry mengajak seluruh badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi secara konsisten. Hal ini dinilai krusial untuk membangun Jakarta yang modern dan berdaya saing tinggi. Ia juga menekankan pentingnya peran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pentingnya Perda Keterbukaan Informasi Publik

Harry berharap kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta. Perda ini dianggap penting untuk memperkuat regulasi keterbukaan informasi di tingkat daerah, memberikan kepastian hukum bagi badan publik, dan memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat.

Dengan adanya Perda ini, diharapkan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga menjadi budaya yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan harapan agar Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam hal keterbukaan informasi.

KI Provinsi DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan Jakarta yang modern, inovatif, dan terbuka bagi seluruh warganya.

"Kami berharap Jakarta semakin maju sebagai kota global dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Harry Ara Hutabarat.

Jakarta sebagai Barometer Keterbukaan Informasi

Sebagai barometer keterbukaan informasi di Indonesia, Jakarta diharapkan mampu memberikan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan.

KI DKI Jakarta menekankan pentingnya peran aktif seluruh stakeholder dalam mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di Jakarta. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan sangat penting untuk memastikan pemerintah menjalankan kewajibannya dengan baik dan transparan.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat, diharapkan Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Kesimpulan

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta optimistis bahwa kepemimpinan baru akan membawa perubahan positif dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Jakarta. Dengan komitmen bersama dan dukungan dari seluruh pihak, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota global yang maju, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.