Pramono Anung Ajak KPK Awasi Total Program Pemprov DKI, Demi Jakarta Bersih
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, meminta KPK mengawasi menyeluruh program Pemprov DKI, termasuk BUMD, guna mencegah korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi seluruh program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/3). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pramono untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Jakarta.
Pramono menekankan pengawasan yang menyeluruh, meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik. "Intinya adalah Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik," jelas Pramono. Ia berharap kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam perbaikan sistem pemerintahan di Jakarta.
Selain pengawasan, Pramono juga berinisiatif untuk melibatkan Monitoring Center for Prevention KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pramono dalam membangun pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. "Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan," tegasnya.
Pengawasan Transparan dan Terbuka
Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk membuka diri terhadap pengawasan eksternal, termasuk pengawasan yang sebelumnya mungkin kurang transparan. Pramono secara khusus menyebutkan pentingnya pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Kami akan membuka diri, bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka, nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah," tuturnya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMD, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan korupsi. Keterbukaan informasi publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efisien dan efektif.
Komitmen Pramono untuk pemerintahan yang bersih juga tercermin dari kunjungannya ke berbagai aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Burhanuddin telah menyatakan kesiapan Kejagung untuk memberikan pendampingan hukum kepada Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan Jakarta ke depan. Kunjungan tersebut bukan hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga membahas permintaan pendampingan hukum dari Pemprov DKI.
Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum
Pramono sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh aparat penegak hukum, termasuk Polri, KPK, Kejaksaan Agung, dan TNI. Hal ini dilakukan agar tidak ada keraguan dan rasa takut di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengambil keputusan. "Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk Polri, KPK dan Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” kata Pramono.
Dengan adanya kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum, diharapkan ASN dapat bekerja lebih efektif dan efisien tanpa rasa takut akan sanksi hukum jika mengambil keputusan yang tepat. Pramono menekankan pentingnya keberanian ASN dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan perubahan signifikan di Jakarta. Ia pun menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan menutup-nutupi jika terjadi permasalahan. Kerjasama yang erat dengan aparat penegak hukum akan memastikan bahwa setiap permasalahan dapat ditangani secara transparan dan akuntabel. Komitmen ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan DKI Jakarta.
Dengan pengawasan yang ketat dari KPK dan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya, diharapkan pemerintahan DKI Jakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Jakarta.
