Pramono Anung Desak Transparansi Keuangan Pemprov DKI dan BUMD
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta transparansi keuangan dari perangkat daerah hingga BUMD untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Permintaan tersebut ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Pramono Anung pada Rabu, 5 Maret 2024, di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta, MT Haryono, Jakarta Selatan.
Pramono Anung menjelaskan bahwa transparansi keuangan merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemprov DKI. Dengan akses publik yang mudah terhadap informasi keuangan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan. Ia berharap langkah ini akan membawa perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono Anung juga meminta kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk mengawasi dan memastikan Pemprov DKI Jakarta senantiasa terbuka dalam pelaporan keuangannya. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Transparansi sebagai Pilar Kinerja Pemerintahan
Dalam sambutannya, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa transparansi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai pilar penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan demikian, publik dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan pengawasan.
Pramono juga menekankan pentingnya peran BUMD dalam pembangunan Jakarta. Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMD akan memastikan bahwa aset daerah dikelola secara efisien dan efektif, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMD.
Dengan adanya transparansi, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.
Pentingnya Peran BPK dan Kejati DKI Jakarta
Pramono Anung juga menyampaikan apresiasinya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta atas perannya dalam mengawasi keuangan daerah. Ia menyambut baik dilantiknya Ali Asyhar sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang baru, dan berharap kepemimpinan Ali Asyhar akan membawa kemajuan bagi Jakarta.
Selain itu, Pramono Anung juga menekankan pentingnya peran Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam mengawasi transparansi keuangan Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, BPK, dan Kejati DKI diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPK dan Kejati DKI, diharapkan akan meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Pramono Anung meyakini bahwa dengan adanya transparansi dan pengawasan yang ketat, kinerja Pemprov DKI Jakarta akan semakin baik dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.
Ia juga berharap agar seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, BUMD, dan RSUD dapat bekerja sama dan mendukung penuh upaya peningkatan transparansi keuangan ini. Dengan demikian, Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Harapan Kemajuan Jakarta di Bawah Kepemimpinan Baru BPK
Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ali Asyhar yang baru dilantik sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Ia berharap kepemimpinan Ali Asyhar dapat membawa kemajuan dan kebaikan bagi Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.
Pramono meyakini bahwa dengan kepemimpinan yang baru, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan semakin efektif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini akan sangat penting dalam mendukung pembangunan Jakarta yang lebih baik.
Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat, diharapkan pembangunan di Jakarta akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
