KIP Tegaskan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Kebutuhan Dasar di Era Digital: Pameran 2025 Jadi Momentum Penting
Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menyatakan Keterbukaan Informasi Publik adalah napas kehidupan negara. Pameran 2025 akan merayakan dan memperkuat praktik inklusif.
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, baru-baru ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi. Ia menyatakan bahwa hal ini bukan sekadar hak, melainkan kebutuhan mendasar bagi masyarakat di era digital saat ini. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta.
Menurut Donny, keterbukaan informasi merupakan "napas kehidupan" dalam pengelolaan negara. Ini memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk mengawasi, mengontrol, dan terlibat aktif dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pameran yang dibuka pada Kamis, 24 Juli ini, diharapkan menjadi ajang perayaan keterbukaan antara masyarakat dan pemerintah. Acara ini juga menjadi momentum krusial untuk memperkuat praktik badan publik yang demokratis, inklusif, serta berkelanjutan di masa depan. Puncak acara akan digelar pada 14-16 Oktober 2025.
Membangun Budaya Transparansi Melalui Kolaborasi Lintas Sektor
Selain pembukaan pameran, KIP juga menyelenggarakan sebuah talkshow bertema "Budaya Transparansi Dalam Era Teknologi Informasi". Acara ini fokus pada pelayanan yang partisipatif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Talkshow tersebut menyoroti bagaimana keterbukaan informasi publik berperan penting dalam mendorong tata kelola badan publik.
Tata kelola yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Para narasumber dalam talkshow ini menekankan urgensi kolaborasi antar lembaga dan sektor. Hal ini diperlukan untuk memperkuat literasi publik dan memperluas akses informasi yang merata.
Kolaborasi tersebut juga bertujuan membangun budaya transparansi di seluruh lini kehidupan berbangsa. Langkah ini esensial demi mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka. Serta memastikan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Fokus Isu Strategis dalam Pameran KIP 2025
Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 akan menyoroti sejumlah isu strategis yang relevan dengan kondisi nasional. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Sektor ini diakui sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang perlu terus didukung.
Selain itu, pameran ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan akses informasi yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Isu ketahanan dan swasembada pangan turut diangkat sebagai respons terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Perhatian juga diberikan pada energi dan lingkungan hidup, yang merupakan kunci keberlanjutan hidup generasi mendatang.
Sektor pendidikan dan kesehatan diposisikan sebagai fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Persoalan perumahan rakyat, hak-hak buruh, serta ketenagakerjaan akan dibahas dalam konteks menciptakan keadilan sosial yang merata. Terakhir, pameran ini menempatkan ketahanan nasional sebagai isu krusial. Ini bertujuan menjamin stabilitas dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global.
Berbagai Kegiatan dan Dukungan Lintas Sektor
Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 direncanakan berlangsung selama tiga hari penuh. Selama periode tersebut, berbagai kegiatan edukatif dan interaktif akan diselenggarakan. Ini mencakup pameran, sesi edukasi mendalam, seminar, hingga konsultasi informasi langsung.
Selain itu, akan ada malam penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Seluruh rangkaian acara ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai sektor. Termasuk kementerian/lembaga, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.
Gelaran akbar ini juga mendapat dukungan penuh dari instansi strategis nasional. Di antaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN, Kementerian PANRB, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong transparansi.
