Targetkan 777 Badan Publik Informatif, KI DKI Jakarta Mulai E-Monev 2025 untuk Tingkatkan Transparansi
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta meluncurkan E-Monev 2025, menargetkan peningkatan predikat informatif hingga 20% bagi 777 badan publik strategis. Bagaimana inisiatif ini wujudkan transparansi?
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta secara resmi memulai inisiatif penting untuk memacu semangat keterbukaan informasi publik di ibu kota. Program ini ditandai dengan Kick-off dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 yang digelar secara daring pada Selasa.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan penerapan keterbukaan informasi di seluruh badan publik di Jakarta. E-Monev diharapkan menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menjelaskan bahwa tahun ini, sebanyak 777 badan publik strategis menjadi target potensial untuk meraih predikat informatif. Inisiatif ini merupakan jawaban atas tuntutan publik akan layanan informasi yang berkualitas dan mudah diakses.
Peningkatan Target Predikat Informatif dan Digitalisasi
KI DKI Jakarta menetapkan target ambisius untuk E-Monev 2025, yaitu peningkatan predikat informatif hingga hampir 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Luqman Hakim Arifin menekankan bahwa selain aspek kepatuhan, fokus utama juga diarahkan pada digitalisasi dan "self-assessment" dalam pengelolaan informasi publik.
E-Monev bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah sarana untuk memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia secara transparan. Komisi Informasi DKI Jakarta juga memfasilitasi konsultasi aktif bagi peserta melalui tenaga ahli yang kompeten.
Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong setiap badan publik untuk secara proaktif mengevaluasi dan memperbaiki sistem keterbukaan informasinya. Dengan demikian, kualitas layanan informasi kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Dukungan Penuh untuk Keterbukaan Informasi Publik
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif dan program yang dijalankan oleh KI DKI Jakarta ini. Ia menyerukan agar keterbukaan informasi dijadikan sebagai budaya kerja, bukan hanya sebatas kewajiban hukum yang harus dipenuhi.
Ketua Bidang Kelembagaan sekaligus Ketua Pelaksana E-Monev 2025, Aang Muhdi Gozali, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukanlah ajang perlombaan. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga Jakarta.
Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan badan publik dapat lebih memahami instrumen penilaian E-Monev serta mekanisme pengisiannya. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan informasi juga sangat didorong untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien.
Jangkauan Luas Peserta E-Monev 2025
Kick-off dan Bimtek E-Monev 2025 mengusung tema "Optimalisasi Tata Kelola Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel: Meningkatkan Predikat Informatif di E-Monev Jakarta 2025". Tema ini mencerminkan komitmen untuk mencapai standar keterbukaan yang lebih tinggi.
Sesi pertama Bimtek berhasil menarik partisipasi dari 702 badan publik, menunjukkan antusiasme yang besar terhadap program ini. Sementara itu, sesi kedua secara khusus menghadirkan pimpinan dari 75 badan publik strategis.
Peserta yang terlibat mencakup berbagai institusi penting, antara lain:
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM.
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Balai Besar BPOM, seluruh Kantor Pertanahan Kota Administrasi di lima wilayah.
- Jajaran Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri.
- Kepolisian, KPU, Bawaslu, KPI Daerah.
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- Pimpinan organisasi kemanusiaan, lembaga zakat, partai politik, dan yayasan sosial berskala nasional.
Keterlibatan beragam badan publik ini menunjukkan cakupan luas dari program E-Monev dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di DKI Jakarta.
