Yusuf Ateh Bersyukur BPKP Kini Punya Wakil Kepala: Agustina Arumsari Dilantik
Kepala BPKP definitif, Yusuf Ateh, bersyukur atas pelantikan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, menandai sejarah baru bagi lembaga tersebut.

Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) definitif dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2). Pelantikan ini disambut syukur oleh Yusuf Ateh, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKP.
"Tugas kita kan kemarin memang harus dikukuhkan kembali oleh Pak Presiden. Jadi, alhamdulillah sekarang saya punya wakil, Bu Arumsari," ujar Yusuf Ateh seusai pelantikan. Pelantikan ini menandai momen bersejarah bagi BPKP yang berdiri sejak 1983, karena untuk pertama kalinya lembaga tersebut memiliki Wakil Kepala.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala BPKP dan Wakil Kepala BPKP. Kehadiran Agustina Arumsari diharapkan dapat memperkuat pengawasan keuangan negara dan meningkatkan efektivitas kinerja BPKP.
Tugas Berat Menanti BPKP
Sebagai Kepala BPKP definitif, Yusuf Ateh beserta Wakil Kepala, Agustina Arumsari, mengemban tugas berat dalam menjaga akuntabilitas keuangan seluruh kementerian/lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka juga bertanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjalankan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto.
"Semua program-program strategis Presiden harus kita jaga dan juga meningkatkan penerimaan negara yang selama ini tidak tersentuh," tegas Ateh. Hal ini menunjukkan komitmen BPKP untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah.
Lebih lanjut, Ateh menjelaskan bahwa BPKP akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kegiatan di lembaga tersebut efektif dan efisien. Evaluasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Era Baru Pengawasan Keuangan Negara
Pelantikan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP menandai babak baru dalam pengawasan keuangan negara. Kehadiran wakil kepala diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan, serta meningkatkan efisiensi kerja BPKP. Dengan struktur kepemimpinan yang lebih lengkap, diharapkan BPKP dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.
Ke depannya, BPKP di bawah kepemimpinan Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari akan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Mereka juga akan berupaya untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk penyimpangan keuangan.
Dengan adanya Wakil Kepala BPKP, diharapkan sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan keuangan negara akan semakin kuat. Hal ini akan berkontribusi pada pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan akuntabel.
Evaluasi dan Peningkatan Efisiensi
Yusuf Ateh menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan efisiensi dalam kinerja BPKP. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan. BPKP berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran.
Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan BPKP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. Hal ini akan berdampak positif pada pengelolaan keuangan negara dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Langkah-langkah strategis yang akan diambil BPKP dalam rangka evaluasi dan peningkatan efisiensi akan diumumkan dalam waktu dekat. Publik dapat menantikan informasi lebih lanjut mengenai rencana BPKP untuk meningkatkan pengawasan keuangan negara.
Dengan dilantiknya Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, diharapkan lembaga ini dapat semakin efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya mengawasi keuangan negara. Komitmen untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjalankan program strategis Presiden menjadi fokus utama BPKP ke depannya.