Menkeu Sri Mulyani Serahkan LKPP 2024 ke BPK: Hadapi Tantangan Global dan Pemilu
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 kepada BPK, di tengah tantangan global dan Pemilu 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan ini dilakukan di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, termasuk Pemilu 2024 di Indonesia.
Penyerahan LKPP tersebut dilakukan pada Jumat, 21 Maret 2024. Sri Mulyani, mewakili Pemerintah, secara langsung menyerahkan LKPP (unaudited) kepada Ketua BPK Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK Budi Prijono. Proses ini ditandai dengan "Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2024".
Dalam keterangannya di akun Instagram @smindrawati, Sri Mulyani menjelaskan bahwa tahun 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks baik secara global maupun domestik. Tantangan global meliputi situasi geopolitik yang belum stabil, kebijakan suku bunga tinggi yang masih diterapkan oleh banyak negara, volatilitas pasar keuangan, dan dampak El Nino yang signifikan terhadap sektor pertanian dan inflasi.
Tantangan Global dan Domestik Tahun 2024
Kondisi geopolitik global yang belum menentu menjadi salah satu tantangan utama. Ketidakpastian ini berdampak pada perekonomian dunia. Ditambah lagi, kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh sejumlah bank sentral global juga turut mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Volatilitas pasar keuangan pun semakin menambah kompleksitas situasi.
Dampak El Nino juga memberikan tekanan yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian. Kenaikan harga pangan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Kondisi ini tentu saja berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Tahun 2024 juga merupakan tahun pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia. Sri Mulyani menuturkan bahwa momentum "super election year" ini berpotensi memicu perubahan kebijakan, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi dinamika ekonomi global.
Kinerja APBN 2024 Tetap Terjaga
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa perekonomian Indonesia dan APBN 2024 tetap terjaga dengan baik. "Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik. Rincian pengelolaan dan capaian kinerja APBN 2024 juga disampaikan dalam LKPP yang telah diserahkan untuk diaudit oleh BPK RI," ujarnya.
LKPP 2024 yang telah diserahkan kepada BPK untuk diaudit, memuat rincian pengelolaan dan capaian kinerja APBN sepanjang tahun 2024. Dokumen ini menjadi bukti pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas kerja sama yang baik dalam menjaga keuangan negara. Ia berharap sinergi dan komunikasi yang positif ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.
Penyerahan LKPP 2024 ini menandai tahapan penting dalam proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Proses audit oleh BPK akan memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Kesimpulan
Penyerahan LKPP 2024 oleh Menkeu Sri Mulyani kepada BPK merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, termasuk Pemilu 2024. Meskipun demikian, pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia dan APBN 2024 tetap terjaga dengan baik.
