Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pemprov Papua Barat Monev Rp1,75 Triliun Dana Otsus 2024: Tujuh Kabupaten Disasar
Pemprov Papua Barat Monev Rp1,75 Triliun Dana Otsus 2024: Tujuh Kabupaten Disasar

Pemprov Papua Barat telah memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan dana otsus 2024 senilai Rp1,75 triliun yang disalurkan ke tujuh kabupaten, dengan kendala efisiensi anggaran.

Pemkab Biak Numfor Perketat Pengawasan Dana Desa Rp186,8 Miliar
Pemkab Biak Numfor Perketat Pengawasan Dana Desa Rp186,8 Miliar

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen mengawasi ketat dana desa sebesar Rp186,8 miliar yang dialokasikan untuk 254 kampung di tahun 2025 guna mencegah penyalahgunaan.

Kemenkeu Salurkan DBH Papua Barat Daya Rp79,42 Miliar, Capaian Baru 11,15 Persen
Kemenkeu Salurkan DBH Papua Barat Daya Rp79,42 Miliar, Capaian Baru 11,15 Persen

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) 2025 untuk tujuh daerah di Papua Barat Daya senilai Rp79,42 miliar, atau 11,15 persen dari total pagu, dengan penyaluran yang masih di bawah ekspektasi.

Gubernur Jabar Audit Investigatif Yayasan Bodong Penerima Hibah Pendidikan
Gubernur Jabar Audit Investigatif Yayasan Bodong Penerima Hibah Pendidikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan melakukan audit investigatif terhadap yayasan diduga bodong yang menerima hibah pendidikan dari APBD Jabar 2026, untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran.

Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Bantuan Sosial, Pastikan Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata
Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Bantuan Sosial, Pastikan Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata

Ombudsman Republik Indonesia akan meningkatkan pengawasan program bantuan sosial untuk memastikan keakuratan dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Bansos agar Tepat Sasaran
Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Bansos agar Tepat Sasaran

Ombudsman RI berkomitmen memperkuat pengawasan bantuan sosial agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Bansos agar Tepat Sasaran
Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Bansos agar Tepat Sasaran

Ombudsman RI berkomitmen memperkuat pengawasan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Sekda Papua Barat Tegaskan: Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Wajib Diserahkan!
Sekda Papua Barat Tegaskan: Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Wajib Diserahkan!

Sekretaris Daerah Papua Barat ingatkan penerima dana hibah dan bansos segera serahkan laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan BPK dan pungutan liar.

Papua Barat Salurkan Dana Hibah dan Bansos Rp88,9 Miliar untuk 185 Lembaga
Papua Barat Salurkan Dana Hibah dan Bansos Rp88,9 Miliar untuk 185 Lembaga

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp88,9 miliar untuk 185 lembaga/organisasi masyarakat pada tahun 2025, dengan pengawasan ketat untuk mencegah korupsi.

Ombudsman RI Awasi BPI Danantara: Jaga Triliunan Rupiah Hasil Efisiensi
Ombudsman RI Awasi BPI Danantara: Jaga Triliunan Rupiah Hasil Efisiensi

Ombudsman RI menyatakan kesiapannya mengawasi pengelolaan dana BPI Danantara senilai triliunan rupiah yang berasal dari efisiensi, demi memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

BPKP Papua Barat Evaluasi Anggaran Pemprov dan 7 Kabupaten
BPKP Papua Barat Evaluasi Anggaran Pemprov dan 7 Kabupaten

BPKP Papua Barat melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemprov Papua Barat dan tujuh kabupatennya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran demi kepentingan masyarakat.

Disdik Batam Gandeng Kejari Awasi Dana BOS Rp236 Miliar
Disdik Batam Gandeng Kejari Awasi Dana BOS Rp236 Miliar

Dinas Pendidikan Batam melibatkan Inspektorat dan Kejari untuk mengawasi penggunaan dana BOS sebesar Rp236 miliar pada 2025 di 548 sekolah, guna mencegah penyelewengan.