APBN Surplus Rp4,3 Triliun di April 2025, Sri Mulyani: Ekonomi Menguat!
APBN 2025 mencetak surplus Rp4,3 triliun pada April, menandai pembalikan positif setelah defisit selama tiga bulan berturut-turut dan sinyal ekonomi menguat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kabar gembira terkait kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut, APBN berhasil mencetak surplus sebesar Rp4,3 triliun atau setara dengan 0,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada April 2025. Hal ini menandai perubahan positif dan memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18, Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi APBN 2025 menunjukkan pembalikan yang signifikan. Pendapatan negara mengalami peningkatan pesat, mencapai Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target yang telah ditetapkan. Kenaikan ini didorong oleh penerimaan perpajakan yang melampaui ekspektasi, serta kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Realisasi APBN 2025, setelah mengalami defisit Januari hingga Maret berturut-turut, pada bulan April mengalami turn around atau perubahan,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Surplus ini memberikan harapan baru bagi stabilitas ekonomi dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas.
Penerimaan Negara Meningkat Pesat
Penerimaan negara menunjukkan kinerja yang menggembirakan pada April 2025. Total pendapatan mencapai Rp810,5 triliun, meningkat hampir Rp300 triliun dibandingkan realisasi pada Maret 2025. Kinerja ini didorong oleh peningkatan signifikan dalam penerimaan perpajakan dan PNBP.
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp657 triliun, atau 26,4 persen dari target. Serapan dari pajak tercatat sebesar Rp557,1 triliun atau 25,4 persen dari target, sementara serapan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1 persen dari target. Kinerja positif ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin menggeliat dan efektivitas upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.
Selain perpajakan, PNBP juga memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi sebesar Rp153,3 triliun atau 29,8 persen dari target. Peningkatan PNBP menunjukkan potensi sumber pendapatan negara yang perlu terus dioptimalkan.
Belanja Negara untuk Program Prioritas
Realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir pada akhir Maret. Pemerintah memastikan bahwa belanja negara tetap mampu berfungsi optimal dalam menunjang pelaksanaan program prioritas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target. Alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung berbagai sektor pembangunan.
Selain itu, belanja transfer ke daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target. TKD berperan penting dalam mendukung pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Keseimbangan Primer Surplus dan Kas Negara Kuat
Kinerja APBN yang positif juga tercermin pada keseimbangan primer yang terjaga surplus sebesar Rp173,9 triliun per akhir April. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang secara berkelanjutan.
Selain itu, kas negara juga mencatatkan surplus sebesar Rp283,6 triliun dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Kondisi kas yang kuat ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan menjalankan kebijakan fiskal yang responsif.
Dengan surplus APBN dan kondisi fiskal yang solid, pemerintah optimis dapat terus menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, menopang daya beli, serta mendorong dunia usaha. APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen shock absorber untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi global.
