Indonesia menekankan pentingnya strategi implementasi kebijakan fiskal, bukan hanya kebijakan itu sendiri, dalam pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaksimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk mengatasi defisit anggaran Rp70 miliar pada catur wulan I-2025 dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kinerja penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Papua Barat pada triwulan I 2025 baru mencapai 13,6 persen dari total pagu Rp10,87 triliun, disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dan kesiapan daerah yang belum optimal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap menarik investor asing meskipun terdapat tekanan ekonomi global, ditandai dengan penurunan *yield* obligasi dan peningkatan kepemilikan asing.

Pemerintah Indonesia menerapkan strategi 'front loading' dalam pembiayaan APBN 2025 untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global, dengan penarikan utang besar di awal tahun, meskipun memicu peningkatan defisit, namun dinilai masih dalam batas aman.

Defisit anggaran Indonesia Rp31,2 triliun pada Februari 2025 menjadi alarm untuk reformasi keuangan publik, belajar dari Singapura yang sukses mengelola aset negara dan menghindari kesalahan AS.

Menkeu Sri Mulyani membentuk tim gabungan dari berbagai instansi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara di tahun anggaran 2025 guna mencapai target rasio perpajakan yang ditetapkan Presiden.

DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran negara, namun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan rakyat.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai 0,27 persen disebabkan oleh tren proteksionisme global dan sentimen domestik, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal.

DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri berhasil memfinalisasi efisiensi anggaran sebesar Rp210 miliar pada APBD 2025, berfokus pada pengurangan pos anggaran kurang prioritas demi mendukung program-program prioritas.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan terhadap PT Brantas Abipraya, menyebabkan penurunan pendapatan hingga Rp3,5 triliun dan penurunan laba bersih.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Wass, memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak akan mengganggu program pembangunan di Kota Medan dan tetap berjalan sesuai rencana.

Kinerja sektor manufaktur Indonesia yang ditunjukkan melalui angka Purchasing Manager’s Index (PMI) yang tinggi pada Februari 2025, memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Pemerintah berkomitmen menjaga kinerja ekonomi selama Ramadhan-Lebaran dengan berbagai kebijakan seperti operasi pasar, subsidi tiket pesawat, dan menjaga harga gabah.

Pemerintah melanjutkan kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah tapak dan rusun hingga 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di sektor properti.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, tegaskan kebijakan Pemprov NTB akan disesuaikan dengan kondisi fiskal untuk penuhi kebutuhan masyarakat dan selaras dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi hijau dan mengurangi dampak negatif lingkungan, dengan belajar dari keberhasilan negara lain.

Ekonom Bank Mandiri memprediksi volatilitas pasar saham Indonesia akan berlanjut karena sentimen global, terutama kebijakan tarif Trump dan prospek suku bunga The Fed, serta dinamika kebijakan fiskal dalam negeri.