Defisit anggaran Indonesia Rp31,2 triliun pada Februari 2025 menjadi alarm untuk reformasi keuangan publik, belajar dari Singapura yang sukses mengelola aset negara dan menghindari kesalahan AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak mendatar pada Jumat, dipengaruhi oleh sentimen domestik seperti kebijakan fiskal dan politik, serta sentimen global terkait tensi perdagangan AS dan kebijakan suku bunga The Fed.

Presiden Prabowo Subianto mengincar sumber pendapatan negara baru dari sektor mineral dan batubara dengan menaikkan royalti emas, nikel, dan komoditas lainnya, termasuk batubara, untuk menyeimbangkan pasar dan meningkatkan penerimaan negara.

Pemerintah Prabowo-Gibran melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja tak esensial seperti ATK dan perjalanan dinas untuk mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Belitung, Djoni Alamsyah, mendorong BUMD untuk menjadi penggerak utama perekonomian daerah di tengah kondisi fiskal yang lemah dan kebijakan efisiensi anggaran.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan pendekatan Omnibus Law untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Pemerintah tetapkan THR dan gaji ke-13 ASN 2025, memicu pertanyaan dampaknya pada APBN dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian THR ASN 2025 sebesar Rp49,4 triliun mendorong konsumsi rumah tangga, namun pemerintah perlu melakukan rasionalisasi belanja negara untuk keberlanjutan kebijakan fiskal.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menginisiasi bantuan Rp2 juta per KK untuk mencegah inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), memanfaatkan kondisi fiskal daerah yang memungkinkan.

Kebijakan fiskal Indonesia perlu direformasi untuk mengurangi kesenjangan gender, dengan peningkatan efektivitas transfer sosial, reformasi pajak, dan peningkatan akses perempuan ke pekerjaan formal.