Pemerintah Indonesia menerapkan strategi 'front loading' dalam pembiayaan APBN 2025 untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global, dengan penarikan utang besar di awal tahun, meskipun memicu peningkatan defisit, namun dinilai masih dalam batas aman.

Defisit anggaran Indonesia Rp31,2 triliun pada Februari 2025 menjadi alarm untuk reformasi keuangan publik, belajar dari Singapura yang sukses mengelola aset negara dan menghindari kesalahan AS.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai 0,27 persen disebabkan oleh tren proteksionisme global dan sentimen domestik, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal.

DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri berhasil memfinalisasi efisiensi anggaran sebesar Rp210 miliar pada APBD 2025, berfokus pada pengurangan pos anggaran kurang prioritas demi mendukung program-program prioritas.

Kinerja penyerapan belanja APBN di Kalimantan Selatan tetap terjaga di angka Rp4,58 triliun hingga Februari 2025, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak mendatar pada Jumat, dipengaruhi oleh sentimen domestik seperti kebijakan fiskal dan politik, serta sentimen global terkait tensi perdagangan AS dan kebijakan suku bunga The Fed.

Presiden Prabowo Subianto mengincar sumber pendapatan negara baru dari sektor mineral dan batubara dengan menaikkan royalti emas, nikel, dan komoditas lainnya, termasuk batubara, untuk menyeimbangkan pasar dan meningkatkan penerimaan negara.

Pemerintah Prabowo-Gibran melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja tak esensial seperti ATK dan perjalanan dinas untuk mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Belitung, Djoni Alamsyah, mendorong BUMD untuk menjadi penggerak utama perekonomian daerah di tengah kondisi fiskal yang lemah dan kebijakan efisiensi anggaran.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan pendekatan Omnibus Law untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi hijau dan mengurangi dampak negatif lingkungan, dengan belajar dari keberhasilan negara lain.

Ekonom Bank Mandiri memprediksi volatilitas pasar saham Indonesia akan berlanjut karena sentimen global, terutama kebijakan tarif Trump dan prospek suku bunga The Fed, serta dinamika kebijakan fiskal dalam negeri.