Prabowo Berkelakar: Sri Mulyani Stres Tiap Dipanggil, Ada Apa dengan Dana Program Rakyat?
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Menkeu Sri Mulyani stres saat dipanggil terkait program bantuan rakyat. Apa saja program yang membuat Sri Mulyani stres?
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menceritakan momen unik terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Prabowo berkelakar bahwa Sri Mulyani kerap merasa stres setiap kali dipanggil olehnya. Hal ini disebabkan banyaknya program yang digagas membutuhkan alokasi dana khusus untuk kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengutarakan rencananya untuk memfasilitasi obat gratis bagi warga miskin. Namun, rencana ini tentu bergantung pada ketersediaan dana khusus yang harus disiapkan.
Prabowo dengan nada bercanda menyoroti beban yang mungkin dirasakan Menteri Keuangan. "Menteri Keuangan, Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stres itu, apalagi ini idenya Presiden ini, kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya, kalau ada uangnya," ujar Prabowo yang disambut tawa hadirin.
Program Koperasi Desa Merah Putih dan Fasilitasnya
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya program Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih. Sebanyak 80 ribu unit koperasi ini akan didirikan di tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk menjadi tulang punggung ekonomi di tingkat akar rumput.
Setiap Kopdes/Kopkel Merah Putih akan dilengkapi dengan fasilitas memadai. Fasilitas tersebut mencakup gudang dan pendingin untuk menyimpan produk pertanian atau perikanan warga. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat menjaga kualitas produk dan stabilitas harga bagi petani dan nelayan.
Selain itu, koperasi ini juga akan memiliki gerai-gerai untuk menjual sembako dengan harga terjangkau. Ketersediaan sembako murah diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Program ini juga akan didukung oleh perbankan Himbara yang memfasilitasi kredit simpan pinjam, serta apotek yang menjual obat generik untuk kebutuhan kesehatan dasar.
Dana Khusus dan Peran Sri Mulyani
Prabowo secara spesifik menyoroti kebutuhan dana khusus untuk program obat gratis bagi warga tidak mampu. Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan alokasi anggaran ini. Permintaan ini menjadi salah satu alasan mengapa Sri Mulyani disebut Prabowo kerap merasa stres.
"Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan tidak bayar. Kita upayakan. Yang mengupayakan Menteri Keuangan, semakin stres itu," kata Prabowo. Meskipun demikian, Prabowo meyakinkan bahwa upaya ini adalah mulia. Ia juga memuji Sri Mulyani dengan menyebut namanya "Sri Mulyani" yang berarti mulia, sehingga harus melakukan hal-hal yang mulia.
Prabowo menambahkan bahwa dengan menjalankan program ini, Sri Mulyani akan dicintai oleh seluruh desa di Indonesia. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Komitmen untuk menyediakan akses kesehatan gratis bagi yang membutuhkan menjadi prioritas dalam visi pemerintahannya.
Implementasi dan Dampak Program Nasional
Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Instruksi ini mengenai Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan program ini secara nasional.
Peluncuran program ini diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring. Acara tersebut mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota, menunjukkan jangkauan yang sangat luas. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.
Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaannya. Selain itu, para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa juga turut serta, menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk mencapai tujuan besar ini.
