Optimisme Kemenkeu Jatim: Pemulihan Fiskal Tetap Terjadi Meski Pajak Terkontraksi

Meskipun penerimaan pajak di Jawa Timur mengalami kontraksi, Kemenkeu Jatim tetap optimistis pemulihan fiskal akan terjadi berkat kinerja positif kepabeanan dan cukai serta pengelolaan aset.

Surabaya, 27 Februari 2025 - Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menyampaikan optimismenya terhadap pemulihan fiskal di Jawa Timur, meskipun pada awal tahun ini penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,34 persen (yoy). Hal ini disampaikannya di Surabaya pada Kamis lalu. Kontraksi ini terjadi di tengah upaya pemerintah untuk mengawal penerimaan negara dengan kebijakan adaptif dan sinergi antar instansi guna memastikan stabilitas fiskal.

Meskipun terdapat tantangan, Dudung menekankan komitmen Kemenkeu Jatim untuk terus berupaya memaksimalkan penerimaan negara. Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp7,05 triliun, atau 5,42 persen dari target APBN 2025. Kontraksi ini, menurutnya, disebabkan oleh kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi Wajib Pajak (WP) cabang.

Meskipun demikian, pertumbuhan positif di sektor lain memberikan sinyal positif bagi pemulihan ekonomi Jawa Timur. Kinerja kepabeanan dan cukai, misalnya, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, memberikan kontribusi penting bagi penerimaan negara di Jawa Timur.

Analisis Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Penerimaan pajak yang mencapai Rp7,05 triliun didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berkontribusi sebesar 66,32 persen. Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas menyusul dengan kontribusi 32,95 persen. Meskipun terjadi kontraksi pada penerimaan pajak, pertumbuhan positif pada sektor lain memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi fiskal Jawa Timur.

Salah satu faktor penting yang mendukung optimisme Kemenkeu Jatim adalah kinerja positif dari sektor kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan mencapai Rp11,99 triliun, atau 8,06 persen dari target APBN 2025, meningkat 10,62 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan cukai, bea masuk, dan bea keluar.

Penerimaan cukai sendiri mencapai Rp11,4 triliun, tumbuh 10,3 persen (yoy), didukung oleh peningkatan produksi perusahaan golongan II dan pembayaran maju beberapa CK-1 kredit dalam jumlah signifikan. Sementara itu, bea masuk mencapai Rp527,62 miliar, naik 6,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan tarif efektif dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah.

Bea keluar mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan, hingga 537 persen (yoy), dengan realisasi Rp68,12 miliar. Hal ini didorong oleh tingginya harga referensi Crude Palm Oil (CPO), yang meningkatkan volume dan nilai ekspor produk turunannya. Pajak rokok yang dipungut DJBC Jatim selama Januari 2025 mencapai Rp1,1 triliun, sedangkan dana sawit sebesar Rp52,84 miliar.

Kinerja Pengelolaan Aset dan PNBP

Dari sisi pengelolaan aset, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur mencatatkan realisasi lelang sebesar Rp307,42 miliar, atau 5,65 persen dari target tahunan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang mencapai Rp36,13 miliar, atau 28,93 persen dari target Rp124,87 miliar.

Sementara itu, PNBP dari pengurusan piutang negara baru terealisasi Rp2,93 juta, atau 1,9 persen dari target Rp153,4 juta. PNBP dari aset negara mencapai Rp3,85 miliar, atau 2,33 persen dari target Rp165,14 miliar. Meskipun beberapa sektor PNBP masih di bawah target, kontribusi dari lelang menunjukkan kinerja yang positif.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kontraksi pada penerimaan pajak, kinerja positif dari sektor kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan aset, memberikan optimisme bagi pemulihan fiskal di Jawa Timur. Kemenkeu Jatim akan terus mengawal penerimaan negara dengan kebijakan yang adaptif dan sinergi antar instansi untuk memastikan stabilitas fiskal.