Komisi V DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp345 Miliar untuk Kemendes PDT
Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp345 miliar untuk Kemendes PDT dari hibah luar negeri guna mendukung Program P3PD dan TEKAD dalam meningkatkan ekonomi dan SDM desa.
Jakarta, 12 Maret 2024 - Komisi V DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran senilai Rp345 miliar untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT). Dana tambahan ini bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri dan akan digunakan untuk memperkuat program-program pembangunan desa. Keputusan ini diambil setelah rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDT di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, membacakan kesimpulan rapat yang menyatakan persetujuan terhadap usulan penambahan alokasi anggaran Kemendes PDT dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, sebelumnya telah menyampaikan rencana penggunaan anggaran tambahan tersebut untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).
Penambahan anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan desa di Indonesia. Kedua program unggulan Kemendes PDT ini diyakini akan mampu meningkatkan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Dengan tambahan dana ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan di daerah tertinggal.
Program P3PD dan TEKAD: Pilar Pembangunan Desa
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) merupakan dua program andalan Kemendes PDT. P3PD difokuskan pada penguatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Sementara itu, TEKAD bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui pengembangan usaha-usaha produktif.
Menteri Yandri Susanto menjelaskan bahwa kedua program ini saling melengkapi dan sinergis. Penguatan pemerintahan desa melalui P3PD akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pelaksanaan program TEKAD. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di desa-desa.
"Program P3PD dan TEKAD akan meningkatkan ekonomi keluarga di desa dan meningkatkan sumber daya manusia di desa," ujar Mendes Yandri. "Termasuk, ketahanan iklim, pendamping desa dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya, itu akan kita maksimalkan ke desa-desa biar bangun desa bangun Indonesia bisa terwujud." Beliau juga menekankan pentingnya pengawasan dan sinergi antara Kemendes PDT dan Komisi V DPR RI untuk memastikan efektivitas program.
Dukungan Komisi V DPR RI dan Harapan untuk Desa
Komisi V DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program-program Kemendes PDT. Mereka menekankan pentingnya pengawasan agar anggaran yang diberikan dapat tepat sasaran dan tepat guna. Ridwan Bae menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan komitmen bersama untuk memajukan pembangunan desa di Indonesia.
"Komisi V DPR RI menyetujui usulan penambahan alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam APBN Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri," tegas Ridwan Bae. Persetujuan ini disambut positif oleh Mendes Yandri, yang menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Komisi V DPR RI dalam mengawal program-program tersebut.
Penambahan anggaran Rp345 miliar ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan DPR RI, diharapkan program P3PD dan TEKAD dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Mendes Yandri juga menyampaikan harapannya agar program-program ini dapat meningkatkan ketahanan iklim di desa-desa, serta memberdayakan sumber daya manusia di pedesaan. Ia optimistis bahwa dengan kerja sama yang baik antara Kemendes PDT dan Komisi V DPR RI, program "Bangun Desa, Bangun Indonesia" dapat terwujud.
Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan pembangunan desa akan semakin berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Komitmen bersama antara pemerintah dan DPR RI menjadi kunci keberhasilan program ini.
