Pemkab Kuningan Berhasil Hemat Rp45 Miliar Lewat Efisiensi Anggaran 2025
Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 hingga Rp45 miliar melalui pemangkasan sejumlah pos belanja tidak mendesak, untuk kemudian dialokasikan ke sektor prioritas.
Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berhasil melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025 dengan total mencapai Rp45 miliar. Efisiensi ini dicapai melalui pemangkasan sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak, sebagai bagian dari penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai arahan pemerintah pusat. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Kuningan dalam penguatan belanja prioritas dan keberlanjutan fiskal daerah.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, Rizki Subagdja, menjelaskan bahwa awalnya target efisiensi diproyeksikan mencapai Rp70 miliar. Namun, setelah melalui proses evaluasi menyeluruh bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD Kuningan, angka tersebut ditetapkan menjadi Rp45 miliar. Evaluasi mempertimbangkan belanja wajib dan program prioritas 100 hari kerja Bupati Kuningan.
Proses evaluasi yang dilakukan secara teliti dan melibatkan berbagai pihak memastikan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur, bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan memastikan alokasi dana tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Efisiensi Anggaran dan Alokasi Dana
Dari total efisiensi Rp45 miliar, Rp3,9 miliar berasal dari pemangkasan anggaran di lembaga legislatif. Namun, Rizki Subagdja belum dapat memastikan apakah efisiensi tersebut juga menyasar alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Meskipun demikian, Bupati Kuningan telah menerbitkan surat edaran sebagai bentuk penyesuaian, dan saat ini BPKAD masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut.
Efisiensi anggaran ini difokuskan pada pengurangan belanja seremonial, perjalanan dinas, dan program-program yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat. Langkah ini merupakan komitmen nyata Pemkab Kuningan dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pelayanan publik.
Meskipun demikian, Pemkab Kuningan masih menghadapi tantangan fiskal berupa beban utang tunda bayar pada tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp96 miliar. Sebagian dari hasil efisiensi anggaran akan digunakan untuk menutup kewajiban tunda bayar tersebut agar postur anggaran tetap sehat dan tidak membebani tahun anggaran berikutnya. Ini merupakan langkah yang sulit, tetapi perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Tantangan Fiskal dan Langkah Strategis
Beban utang tunda bayar sebesar Rp96 miliar menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Kuningan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, upaya efisiensi anggaran yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan mengalokasikan dana yang dihemat untuk sektor prioritas, Pemkab Kuningan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Langkah efisiensi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya konkret dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Pemkab Kuningan fokus pada penghematan di bidang-bidang yang tidak terlalu krusial, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Dengan demikian, efisiensi anggaran sebesar Rp45 miliar yang dicapai oleh Pemkab Kuningan merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Alokasi dana yang tepat sasaran untuk sektor prioritas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan di Kabupaten Kuningan.
"Ini langkah sulit, tapi perlu dilakukan agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga," kata Rizki Subagdja.
