Mahasiswa Bali Sukses Desak DPRD Terkait Efisiensi Anggaran Pendidikan
Aliansi Bali Tidak Diam berhasil menyampaikan lima tuntutan terkait efisiensi anggaran pendidikan kepada DPRD Bali, yang berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.
Denpasar, 17 Februari 2024 - Aksi demonstrasi mahasiswa Aliansi Bali Tidak Diam di depan Gedung DPRD Bali membuahkan hasil. Sebanyak 250 mahasiswa berhasil menyampaikan lima poin tuntutan terkait efisiensi anggaran pendidikan dan diterima langsung oleh pihak DPRD. Perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk dan berdialog langsung, menghasilkan kesepakatan penting bagi masa depan pendidikan di Bali.
Poin-Poin Tuntutan Mahasiswa dan Tanggapan DPRD
Kelima poin tuntutan mahasiswa tersebut antara lain pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang dinilai berdampak pada efisiensi anggaran pendidikan. Mahasiswa juga menuntut peningkatan anggaran pendidikan, khususnya untuk dana operasional perguruan tinggi dan beasiswa. Mereka juga menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dan pemberian izin usaha pertambangan di lingkungan kampus. Terakhir, mahasiswa mendesak terjaminnya kesejahteraan tenaga pendidik dan terwujudnya pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan pro-rakyat.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, menyambut baik tuntutan mahasiswa dan menandatangani pakta integritas. Ia berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Meskipun mengakui kesulitan dalam mencabut Instruksi Presiden, Dewa Mahayadnya menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
"Kami sudah baca (tuntutan) dan kami akan kirimkan, karena ini mahasiswa bagian dari rakyat Bali, bagian dari generasi muda yang akan membawa bangsa ini ke depan," ujar Dewa Mahayadnya. Ia juga memastikan bahwa di Bali sendiri, anggaran pendidikan masih dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan belum ada pemangkasan anggaran.
Jaminan DPRD Bali dan Harapan Mahasiswa
DPRD Bali menyatakan sepakat dengan harapan mahasiswa agar tidak ada pemangkasan dana riset, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak dinaikkan, dan menolak privatisasi pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara DPRD dan mahasiswa dalam menjaga kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Bali.
Wakil Presiden BEM Universitas Udayana, I Ketut Indra Adiyasa, selaku perwakilan Aliansi Bali Tidak Diam, menyampaikan rasa optimismenya atas respon positif dari DPRD Bali. Ia berharap agar tuntutan mahasiswa dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah pusat. "Kami berharap pemerintah benar-benar mendengar suara mahasiswa dan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Indra.
Kesimpulan
Aksi demonstrasi mahasiswa Aliansi Bali Tidak Diam telah menunjukkan kekuatan suara mahasiswa dalam memperjuangkan kualitas pendidikan. Komitmen DPRD Bali untuk meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat menjadi harapan baru bagi terwujudnya sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan. Keberhasilan ini menjadi contoh penting bagaimana aspirasi mahasiswa dapat didengar dan direspon oleh pemerintah daerah.
Ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi mahasiswa sebagai bagian integral dari proses pembangunan bangsa. Partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik di bidang pendidikan sangat krusial untuk memastikan terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
