Mahasiswa Tolak Rangkap Jabatan dan Sembilan Tuntutan Lain di Patung Kuda

Demo mahasiswa BEM SI di Patung Kuda, Jakarta, menuntut Presiden Prabowo menolak rangkap jabatan dan sembilan poin penting lainnya terkait kebijakan publik.

Aksi demonstrasi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2024. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, salah satunya penolakan terhadap rangkap jabatan yang dinilai merugikan rakyat. Aksi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, dari Jakarta hingga Mataram, yang datang untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Para demonstran mengungkapkan keprihatinan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan, seperti "Tolak Imunitas Kejaksaan", "#tolakasasdominuslitis", dan "Tolak dominasi Kejaksaan dan RUU Kejaksaan". Orasi-orasi disampaikan dengan lantang, menyoroti berbagai permasalahan sosial yang dianggap mencederai keadilan, termasuk masalah pagar laut, kelangkaan gas 3 kg, dan kebijakan-kebijakan lain yang dinilai merugikan masyarakat.

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Suasana demonstrasi terlihat penuh semangat dan tekad, mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap kondisi sosial dan politik terkini. Mereka berharap tuntutan mereka didengar dan ditanggapi serius oleh pemerintah.

Sembilan Tuntutan BEM SI Selain Tolak Rangkap Jabatan

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menjelaskan bahwa aksi demonstrasi ini membawa sembilan tuntutan utama selain penolakan rangkap jabatan. Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi kajian ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, serta evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, BEM SI juga menuntut penolakan Revisi UU Minerba yang dinilai bermasalah, penolakan dwifungsi TNI, pengesahan RUU Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, serta penuntasan pelanggaran HAM berat dan penolakan impunitas.

Terakhir, mereka juga menuntut penolakan terhadap intervensi Presiden Jokowi dalam pemerintahan Prabowo dan penolakan imunitas jaksa serta asas dominus litis. Kesembilan tuntutan ini mencerminkan beragam permasalahan yang dihadapi bangsa dan harapan mahasiswa untuk perbaikan di berbagai sektor.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, merespon demonstrasi tersebut dengan mengajak mahasiswa untuk berdialog dan berdiskusi guna mencari solusi. Ia membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan masukan dan memperbaiki kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat. Mensesneg mengimbau mahasiswa untuk menunjuk perwakilan guna berdialog dan memberikan masukan secara konstruktif kepada pemerintah.

Tanggapan Pemerintah dan Jalan ke Depan

Pernyataan Mensesneg tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membuka komunikasi dan berdialog dengan mahasiswa. Namun, keberhasilan penyelesaian tuntutan mahasiswa bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut. Mahasiswa berharap agar tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

Aksi demonstrasi ini menjadi cerminan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Keberhasilan aksi ini akan diukur dari sejauh mana pemerintah merespon dan menindaklanjuti tuntutan yang diajukan, serta komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Ke depan, diharapkan akan tercipta dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa untuk mencapai solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi bangsa. Partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat selalu didengar dan dipertimbangkan.