Indonesia berduka atas wafatnya Kwik Kian Gie, ekonom dan negarawan berprinsip. Simak perjalanan hidupnya sebagai pengkritik berani kebijakan ekonomi nasional.

UU BUMN 2025 menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya status penyelenggara negara bagi direksi BUMN dan dampaknya pada penegakan hukum.

Revisi UU Penyiaran menjadi momentum bagi TVRI untuk bertransformasi menjadi televisi publik yang kredibel dan relevan, namun berbagai tantangan klasik masih menghalangi.

Wawancara terbuka Presiden Prabowo dengan jurnalis senior dinilai Direktur Eksekutif MINDS sebagai momentum penting dalam menghidupkan kembali praktik demokrasi deliberatif di Indonesia.

Kemampuan mengukur dengan tepat sangat penting untuk menghindari kesimpulan yang keliru, terutama saat menilai kebijakan pemerintah dan isu sosial; contoh kasus RUU TNI, program MBG, dan Danantara menunjukkan pentingnya memilih alat ukur yang tepat.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Banjarmasin menggelar diskusi panel untuk membahas kondisi ekonomi Indonesia terkini, mulai dari efisiensi anggaran hingga peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam menarik investasi asing.

Pengamat militer ISSES, Khairul Fahmi, memastikan UU TNI yang baru tetap melarang prajurit berpolitik dan berbisnis, menekankan pentingnya pengawasan publik atas implementasinya.

DPR RI tengah merevisi UU TNI, memicu kekhawatiran peran ganda militer, namun DPR dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan revisi ini untuk memperjelas peran militer di instansi sipil dan tetap mengedepankan supremasi sipil.

Indonesia berupaya bergabung dengan OECD untuk meningkatkan daya saing ekonomi, namun perlu mempertimbangkan berbagai tantangan dan reformasi besar yang diperlukan.

Ombudsman dan Bawaslu resmi bekerja sama meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengawasan Pemilu 2024, mencakup administrasi, sarana prasarana, dan pelayanan penyelenggara pemilu.