Indonesia Fokus pada Sasaran Jangka Panjang di Tengah Gejolak Global
Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menegaskan fokus pemerintah pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global.
Jakarta, 7 Mei 2025 - Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa Indonesia tetap fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar Indonesia Credit Spotlight 2025 di Jakarta, Rabu (7/5).
"Indonesia, meskipun menghadapi gejolak global ini, terus fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan bagaimana Indonesia dapat berkembang secara ekonomi," ujar Nazara. Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi ekonomi global yang menantang saat ini, suatu negara tidak hanya dapat berfokus pada tujuan jangka pendek.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meskipun menghadapi kesulitan ekonomi global. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah tahun ini adalah mengejar efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak relevan.
Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan APBN
Nazara menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengarahkan pemerintah untuk mencapai efisiensi anggaran sebesar Rp256 triliun (US$15,5 miliar), atau sekitar 23-24 persen dari anggaran kementerian. Meskipun APBN mencatat defisit sejak awal tahun, dengan angka mencapai Rp104,2 triliun (US$6,3 miliar) hingga Maret 2025, Nazara meyakinkan bahwa pengelolaan anggaran berada dalam kisaran yang disepakati pemerintah dan DPR.
"Anggaran terus berjalan sesuai rencana untuk mendukung prioritas pemerintah, dengan fokus utama pada mobilisasi pendapatan dan peningkatan rasio pajak," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif.
Komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas anggaran, menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, dan memastikan efisiensi anggaran yang dimulai pada awal 2025 dapat mendukung program pemerintah, menjadi kunci keberhasilan strategi ini.
Realokasi Anggaran dan Dukungan Program Pemerintah
Pemerintah telah membuka anggaran cadangan atau anggaran yang diblokir dari 99 kementerian/lembaga senilai Rp86,6 triliun (US$5,2 miliar) dan telah menyelesaikan implementasi efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 7 Maret 2025.
Sri Mulyani juga meminta izin Presiden untuk merelokasi dan membuka blokir anggaran tersebut agar pengeluaran kementerian/lembaga dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pemerintah. Sebesar Rp33,11 triliun (US$2 miliar) telah dibuka blokirnya dan digunakan untuk restrukturisasi 23 kementerian/lembaga baru di Kabinet Merah Putih.
Sementara itu, Rp53,49 triliun (US$3,2 miliar) lainnya telah digunakan untuk membuka blokir anggaran 76 kementerian/lembaga. Angka ini mencerminkan realisasi hingga 25 April 2025. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan efektif, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global.
Dengan menjaga fokus pada tujuan jangka panjang dan melakukan reformasi struktural, pemerintah Indonesia berupaya untuk memastikan perekonomian nasional tetap stabil dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. Efisiensi anggaran dan realokasi dana menjadi strategi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
