DPRD NTB Usul 16 Blok Tambang Rakyat Kelola Koperasi, Raih Keuntungan Lebih Besar?
DPRD NTB mengusulkan pengelolaan 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang telah disetujui Kementerian ESDM melalui koperasi agar keuntungannya dinikmati masyarakat.
Mataram, 19 Februari 2024 - Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pengelolaan 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui koperasi. Usulan ini dilatarbelakangi oleh harapan agar keuntungan dari sektor pertambangan tersebut dapat langsung dinikmati oleh masyarakat NTB secara merata dan berkeadilan. Keputusan ini diambil setelah hanya 16 dari 60 blok WPR yang diusulkan berhasil mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menjelaskan bahwa persetujuan 16 blok WPR tersebut berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2022. Setiap blok memiliki luas sekitar 25 hektare, sehingga total luas keseluruhan mencapai 400 hektare. Blok-blok tersebut tersebar di beberapa kabupaten, yaitu 5 blok di Lombok Barat, 3 blok di Sumbawa Barat, 3 blok di Sumbawa, dan sisanya di Kabupaten Bima dan Dompu. Proses selanjutnya adalah pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk masing-masing blok.
Hamdan mengakui bahwa proses mendapatkan IPR tidaklah mudah karena membutuhkan berbagai dokumen pendukung, termasuk dokumen pasca tambang atau reklamasi. Oleh karena itu, DPRD NTB mendorong Dinas ESDM NTB untuk mempercepat proses pengurusan izin tersebut. Lebih lanjut, Hamdan menekankan pentingnya pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi agar keuntungannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dinilai sebagai skema yang paling adil dan transparan dibandingkan dengan menyerahkan pengelolaan kepada swasta atau perusahaan daerah.
Pengelolaan Koperasi: Solusi Adil untuk Masyarakat NTB
DPRD NTB secara tegas mendorong agar pengelolaan 16 blok WPR yang telah disetujui tersebut diserahkan kepada koperasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa skema koperasi akan lebih menjamin pemerataan keuntungan dan kesejahteraan masyarakat. "Memang di aturannya IPR ini pengelolaannya boleh diserahkan ke swasta, perusahaan daerah atau koperasi. Tapi dari tiga skema itu, kami lebih setuju kalau itu dikelola masyarakat melalui koperasi. Biar nanti masyarakat jadi anggotanya, sehingga keuntungan dari hasil tambang itu bisa dinikmati masyarakat. Ini lah yang paling 'fair' kalau pengelolaannya di berikan ke koperasi," tutur Hamdan.
Lebih lanjut, Hamdan juga berharap agar Dinas ESDM NTB dapat berupaya agar 34 blok WPR yang belum disetujui juga dapat memperoleh izin. Ia mengakui bahwa dibutuhkan intervensi politik untuk mencapai hal tersebut. "Kenapa perlu ada intervensi politik, karena kalau kita kelola 60 blok itu dengan baik maka dividennya bisa lebih besar dari dividen yang diperoleh Amman Mineral," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan ambisi DPRD NTB untuk memaksimalkan potensi pertambangan rakyat di NTB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang transparan dan berkeadilan.
Proses pengurusan IPR dan pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pertambangan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun usulan ini menawarkan potensi keuntungan yang besar bagi masyarakat NTB, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kompleksitas proses pengurusan IPR dan pemenuhan berbagai persyaratan administrasi. Peran aktif Dinas ESDM NTB sangat penting dalam mempercepat proses ini dan memberikan pendampingan kepada koperasi yang akan mengelola tambang rakyat.
Selain itu, keberhasilan pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi juga bergantung pada kemampuan koperasi dalam mengelola bisnis secara profesional dan transparan. Penguatan kapasitas koperasi melalui pelatihan manajemen, administrasi, dan keuangan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan usaha.
Ke depan, diharapkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, Dinas ESDM, dan koperasi dalam mengelola potensi pertambangan rakyat di NTB. Dengan demikian, potensi sumber daya alam ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan potensi pertambangan rakyat di NTB dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
