DPRD NTB Pertanyakan Pengangkatan Pejabat di BUMD: Aji Mumpung atau Kebutuhan Mendesak?

DPRD NTB mempertanyakan pengangkatan empat pejabat Pemprov NTB sebagai komisaris di BUMD menjelang masa transisi kepemimpinan, menilai tindakan tersebut sebagai 'aji mumpung'.

Polemik terkait pengangkatan empat pejabat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai komisaris non-independen di beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menimbulkan pertanyaan di DPRD NTB. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menjelang berakhirnya masa jabatannya dan masa transisi kepemimpinan di NTB. Hal ini memicu kecurigaan adanya potensi 'aji mumpung' dalam proses pengangkatan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi, menyatakan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 36 mengizinkan pengangkatan pejabat ASN sebagai komisaris BUMD, hal tersebut seharusnya dilakukan jika ada kebutuhan mendesak. Ia mempertanyakan urgensi pengangkatan tersebut di masa transisi pemerintahan. "Saya kira kata 'anggota dewan komisaris dapat terdiri dari unsur pejabat ASN' dalam PP 54 pasal 36 itu maksudnya apabila dirasa mendesak, bukan soal aji mumpung," tegas Sembirang.

Sembirang juga menyoroti waktu pengangkatan yang dinilai kurang tepat. Menurutnya, jika memang ada rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), proses pengangkatan seharusnya dilakukan jauh sebelum masa transisi. Ia khawatir penempatan tersebut tidak akan disetujui oleh Gubernur terpilih nantinya. "Kalau sekarang ditempatkan kesannya enggak baik. Yang kita khawatir, jika nanti gubernur terpilih enggak mau bagaimana? Tolonglah, jangan mencuri kesempatan di sisa waktu yang ada ini. Biarlah, pengangkatan dan pengisian komisaris BUMD menjadi ranah gubernur terpilih," tambahnya.

Polemik Pengangkatan dan Waktu yang Kurang Tepat

Komisi III DPRD NTB berencana memanggil Biro Perekonomian Setda NTB untuk mengklarifikasi masalah ini. Selain itu, mereka juga akan membahas berbagai permasalahan BUMD Pemprov NTB, termasuk masalah PT GNE yang asetnya terancam disita oleh bank. "Insya Allah, kami sudah jadwalkan kita gelar rapat dengan Biro Perekonomian. Intinya, kita ingin klear-kan semua masalah BUMD Pemprov, termasuk soal PT GNE yang asetnya akan disita oleh Bank," jelas Sembirang Ahmadi.

Senada dengan Sembirang, Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, juga menilai pengangkatan tersebut tidak mendesak dan seharusnya menjadi kewenangan Gubernur terpilih. Ia merespon sorotan publik yang menilai tindakan Pj Gubernur tersebut kurang tepat. "Pengangkatan pejabat Pemprov menjadi komisaris di BUMD NTB, belum urgen dan mendesak. Biarkanlah, itu menjadi kewenangan gubernur terpilih melakukannya," ujar Raden Nuna Abriadi.

DPRD NTB menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan pejabat di BUMD. Mereka berharap agar proses pengangkatan tersebut tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan tidak merugikan BUMD yang bersangkutan.

Pejabat yang Diangkat dan Surat Keputusan

Pj Gubernur Hassanudin mengangkat empat pejabat Pemprov NTB sebagai komisaris non-independen di beberapa BUMD. Mereka adalah:

• Lalu Gita Ariadi (Sekda NTB) sebagai Komisaris non-Independen PT Bank NTB Syariah
• Fathul Gani (Asisten II Setda Provinsi NTB) sebagai Komisaris non-Independen PT BPR NTB
• Wirajaya Kusuma (Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB) sebagai Komisaris non-Independen PT Jamkrida NTB Syariah
• Ahaddi Bohari (Pejabat Fungsional Madya BUMD/BLUD pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB) sebagai Komisaris non-Independen PT GNE

Pengangkatan tersebut tertuang dalam surat nomor 700/1695.6-XI/Set.Ev-INSP/2024, yang ditandatangani Pj Gubernur NTB pada 30 November 2024. Surat tersebut menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Irjen Kemendagri Nomor 700.1.2.1/152/IJ tanggal 1 Juli 2024, mengenai Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi NTB tahun anggaran 2024.

DPRD NTB akan terus mengawasi dan memastikan proses pengangkatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan umum. Mereka berharap agar Gubernur terpilih nantinya dapat meninjau kembali keputusan tersebut jika dirasa perlu.