Pelantikan Kepala Daerah NTB Tunggu Revisi Perpres
Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota NTB periode 2025-2030 menunggu revisi Perpres terkait tata cara pelantikan kepala daerah, setelah Komisi II DPR RI menyetujui pelantikan serentak pada 6 Februari 2025.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menanti revisi Peraturan Presiden (Perpres) sebelum melantik kepala daerah terpilih periode 2025-2030. Hal ini menyusul keputusan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang menyepakati pelantikan serentak seluruh kepala daerah pada 6 Februari 2025. Keputusan ini berlaku untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang hasil Pilkada 2024-nya tak disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov NTB, Lalu Hamdi, menjelaskan bahwa revisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 (Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah) merupakan syarat utama sebelum pelantikan dapat dilakukan. "Meskipun ada informasi dari media mengenai kesimpulan RDP Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang pelantikan 6 Februari 2025, kami tetap menunggu revisi Perpres 80 Tahun 2024 sebagai keputusan final," ujar Hamdi.
Pemprov NTB akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Detail jadwal, mekanisme, dan lokasi pelantikan akan dibahas dalam zoom meeting bersama kabupaten/kota dan Kemendagri. Saat ini, informasi yang kami terima menyebutkan pelantikan akan digelar pada 6 Februari 2025," tambah Hamdi.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI telah menyetujui pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang bebas sengketa di MK. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan persetujuan tersebut setelah rapat dengan Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu. "Oke kita setujui ya, alhamdulillah," kata Rifqinizamy.
Di NTB sendiri, pasangan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 oleh KPU NTB. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka, dengan pasangan Iqbal-Dinda memperoleh 1.163.194 suara (41,15 persen) suara sah, unggul atas dua pasangan calon lainnya.
Dengan demikian, proses pelantikan kepala daerah di NTB, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, masih menunggu finalisasi revisi Perpres. Koordinasi intensif dengan Kemendagri akan memastikan kelancaran proses pelantikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Proses pelantikan kepala daerah di NTB periode 2025-2030 ini menjadi fokus perhatian publik. Kejelasan dan kepastian jadwal pelantikan sangat penting bagi stabilitas pemerintahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.