Revisi Perpres Pelantikan Kepala Daerah Target Rampung Sebelum 6 Februari
Mendagri Tito Karnavian menargetkan revisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 selesai sebelum 6 Februari 2025, sebagai dasar hukum pelantikan serentak di Jakarta.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menetapkan target penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Perpres ini mengatur tata cara pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada 2024. Target penyelesaian revisi ini adalah sebelum tanggal 6 Februari 2025.
Perpres revisi ini krusial karena akan menjadi payung hukum pelantikan serentak kepala daerah terpilih pada 6 Februari 2025. Pelantikan hanya akan mencakup kepala daerah yang tak terlibat sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Mendagri menekankan urgensi penyelesaian revisi ini agar proses pelantikan berjalan sesuai rencana.
"Secepatnya, saya upayakan sebelum tanggal 6 Februari sudah ada Perpres," ujar Tito usai rapat kerja Komisi II DPR RI. Perpres ini akan menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk melantik para kepala daerah terpilih. Draf revisi Perpres akan diajukan dalam waktu dekat, diharapkan mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum 6 Februari.
Proses pengajuan draf revisi Perpres direncanakan selesai pada pekan tersebut. Meskipun demikian, Mendagri mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Yang terpenting, Perpres revisi tersebut sudah terbit sebelum tanggal pelantikan kepala daerah.
Lokasi pelantikan kepala daerah terpilih juga telah ditentukan. Pelantikan akan dilakukan di Jakarta, mengingat statusnya sebagai Ibu Kota Negara hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang IKN, perubahan status Ibu Kota Negara ke IKN baru berlaku setelah Keppres terkait diterbitkan.
Usulan revisi Perpres ini sebelumnya datang dari Komisi II DPR RI. Komisi II meminta Mendagri untuk mengusulkan revisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 kepada Presiden. Revisi ini tidak hanya menyangkut tanggal pelantikan, tetapi juga modifikasi aturan terkait potensi pencopotan jabatan dan hal-hal lain yang relevan.
Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu sepakat untuk melakukan pelantikan serentak kepala daerah terpilih pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini berlaku bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang tak bersengketa di MK. Kepala daerah yang masih dalam proses sengketa akan dilantik setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap.
