Menteri Dalam Negeri Paparkan Tiga Skenario Pelantikan Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tiga skenario pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024, mempertimbangkan potensi sengketa dan keterlambatan proses pelantikan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan tiga opsi skenario pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dalam rapat bersama DPR, Rabu (22/11). Ketiga skenario ini muncul sebagai respons atas potensi sengketa dan penundaan pelantikan, tetapi tetap sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Mendagri menjelaskan, "Pelantikan kepala daerah terpilih diatur dalam undang-undang dan terdapat berbagai tafsir, terutama terkait aspek teknis dan hal lainnya seperti politik, ekonomi, dan stabilitas pemerintahan."
Opsi 1: Presiden melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota pada 6 Februari 2025. Ada juga pilihan untuk melantik gubernur, bupati, dan wali kota secara terpisah.
Opsi ini cocok untuk kepala daerah yang tak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mendagri, opsi ini yang diinginkan kepala daerah terpilih.
Opsi 2 diperuntukkan bagi kepala daerah yang sengketanya sedang diproses di MK. Pelantikan dalam opsi ini bisa selesai April 2025. Tujuannya untuk memberikan kepastian politik bagi pemimpin daerah.
Opsi 3 menangani kepala daerah yang menerima keputusan pemberhentian dari MK, yang kemungkinan besar keluar pada 13-15 Februari 2025, sehingga pelantikan bisa Maret 2025.
Mendagri menegaskan kembali bahwa pelantikan bisa dilakukan terpisah; bagi kepala daerah tanpa sengketa dan yang kasusnya masih diproses di MK. Hal ini memastikan proses berjalan lancar dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Ketiga skenario ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan proses transisi kepemimpinan daerah berjalan efektif dan terhindar dari potensi konflik. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
