Pelantikan Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah Diharapkan 6 Februari 2025
KPU Banten berharap pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada 6 Februari 2025, bersamaan dengan kepala daerah terpilih lainnya yang tak memiliki sengketa pilkada.
Serang, 23 Januari 2024 - Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan, menyampaikan harapannya agar pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah dapat dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tanggal 6 Februari 2025. Ihsan optimis proses pelantikan akan berjalan lancar.
Harapan tersebut disampaikan Ihsan di Serang, Kamis lalu. Ia juga berharap pelantikan kepala daerah terpilih lainnya di Banten, seperti di Kabupaten Lebak, Tangerang, Kota Cilegon, Serang, dan Kota Tangerang, dapat dilakukan serentak pada tanggal yang sama. Hal ini didasarkan pada kesepakatan sebelumnya.
Namun, terdapat pengecualian. Pelantikan kepala daerah yang sedang menghadapi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) akan ditunda hingga putusan MK berkekuatan hukum tetap. Saat ini, tiga daerah di Banten tengah mengajukan gugatan ke MK, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.
KPU Banten akan mengikuti keputusan dari pemerintah pusat terkait hal ini. Sebelumnya, Komisi II DPR RI telah menyepakati pelantikan serentak kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa Pilkada pada 6 Februari 2025. Pelantikan tersebut akan dilakukan oleh Presiden RI di Jakarta, kecuali untuk kepala daerah di Aceh dan Yogyakarta yang memiliki peraturan khusus.
Keputusan ini diambil bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu. Pelantikan ini meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Presiden akan melantik seluruh kepala daerah yang tak bersengketa di Jakarta, kecuali untuk Aceh dan Yogyakarta. Sementara itu, kepala daerah yang masih bersengketa akan dilantik setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap.
Lebih lanjut, Komisi II DPR RI juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Revisi ini bertujuan untuk menyempurnakan Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Dengan demikian, proses pelantikan kepala daerah terpilih di Banten masih bergantung pada beberapa faktor, terutama penyelesaian sengketa Pilkada di MK dan revisi Perpres yang diusulkan. KPU Provinsi Banten tetap berkomitmen untuk memastikan proses pelantikan berjalan sesuai aturan dan lancar.