Pelantikan Kepala Daerah: Menunggu Keputusan MK
Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan menunggu putusan final MK, sementara kepala daerah lainnya dilantik serentak pada 6 Februari 2025.
Jakarta, 22 Januari 2024 - Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) harus menunggu putusan final MK. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, usai memimpin rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
Rifqi menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah yang sedang bersengketa akan mengikuti putusan MK. Keputusan MK beragam, mulai dari penolakan perkara hingga putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang. Proses ini membutuhkan waktu dan bergantung pada jenis putusan yang dikeluarkan.
Menurutnya, kasus yang ditolak MK mungkin akan selesai lebih cepat. "Kami prediksi sekitar pertengahan Februari, dan jika diproses lebih lanjut, pelantikan kepala daerah tersebut bisa dilakukan paling cepat pertengahan Maret 2025," ujar Rifqi. Sementara itu, kasus yang diproses lebih lanjut harus menunggu putusan final MK sebelum pelantikan dapat dilakukan.
Proses hukum di MK memiliki berbagai kemungkinan. Jika MK menolak permohonan sengketa, pelantikan bisa dilakukan sekitar satu bulan kemudian. Namun, jika MK memutuskan pemungutan suara ulang, maka proses tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelantikan dapat dilakukan. Oleh karena itu, tidak semua kepala daerah yang bersengketa akan dilantik secara bersamaan.
Rifqi juga menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK akan dilakukan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 6 Februari 2025 di Jakarta. Hal ini berlaku untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.
Komisi II DPR RI telah melakukan analisis hukum dan rapat terbuka dan transparan dengan pemerintah serta lembaga penyelenggara pemilu. Rifqi menegaskan bahwa secara yuridis, Komisi II DPR tidak ragu untuk mengusulkan tanggal 6 Februari 2025 sebagai tanggal pelantikan serentak kepala daerah yang tidak bersengketa di MK.
Kesimpulannya, proses pelantikan kepala daerah terbagi dua. Kepala daerah yang tidak bersengketa akan dilantik serentak pada 6 Februari 2025, sedangkan yang masih bersengketa harus menunggu putusan final MK sebelum dapat dilantik. Durasi waktu pelantikan bagi kepala daerah yang bersengketa sangat bergantung pada jenis putusan dan proses hukum selanjutnya di MK.