KPU Sumut: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih 2024, Wewenang Pusat
KPU Sumut menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 di 33 kabupaten/kota Sumatera Utara ditentukan pemerintah pusat, dengan jadwal sementara 6 Februari 2025, kecuali daerah yang masih dalam proses hukum di MK.
KPU Sumatera Utara (Sumut) memastikan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tepatnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan KPU Sumut, Robby Effendy, di Medan, Minggu (26/1).
Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan KPU RI, Komisi II DPR RI, Bawaslu, dan DKPP. Dalam RDP tersebut, disepakati bahwa KPU akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Robby menegaskan, “Kemarin KPU RI sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II bersama Bawaslu dan DKPP, dan kami KPU sepakat mengikuti arahan pemerintah pusat.”
Jadwal Pelantikan
Berdasarkan RDP tersebut, jadwal sementara pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Namun, Robby menjelaskan bahwa jadwal ini tidak berlaku bagi daerah yang masih menghadapi proses hukum sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menambahkan, “Jadwalnya sesuai dengan RDP kemarin. Yang masih berproses di MK, kita tunggu selesai.”
Situasi di Sumatera Utara
Di Sumatera Utara sendiri, terdapat 19 daerah yang telah menetapkan calon kepala daerah terpilih. Sebanyak 14 daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada di MK. Ini termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. KPU Sumut masih menunggu keputusan final dari MK untuk daerah-daerah tersebut.
Daerah yang telah menetapkan calon kepala daerah terpilih antara lain Kota Sibolga, Kota Tebingtinggi, Kota Tanjung Balai, Kota Padang Sidempuan, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Sementara itu, daerah yang masih menunggu hasil gugatan MK meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang.
Pilkada 2024 Sumatera Utara
Pada Pilkada Serentak 2024, 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai informasi tambahan, sebelumnya KPU Sumut menetapkan pasangan Bobby Nasution-Surya sebagai pemenang Pilgub Sumut 2024 dengan perolehan suara 3.645.611, unggul atas pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri yang meraih 2.009.311 suara.
KPU Sumut akan terus memantau perkembangan hukum dan menunggu keputusan resmi dari MK sebelum menetapkan jadwal pasti pelantikan kepala daerah terpilih di seluruh wilayah Sumatera Utara. Proses ini memastikan seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku.