32 Kepala Daerah Sumut Dilantik 20 Februari 2025, Mandailing Natal Tunggu MK
KPU Sumut mengumumkan pelantikan 32 kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025, sementara Mandailing Natal menunggu putusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Medan, 15 Februari 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tanggal 20 Februari 2025 sebagai hari pelantikan bagi 32 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Satu daerah, Kabupaten Mandailing Natal, absen dari pelantikan ini karena masih menunggu putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan KPU Sumut, Robby Effendy, menjelaskan bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumut, hanya Mandailing Natal yang proses hukumnya masih berlangsung di MK. "Sidang gugatan hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Mandailing Natal masih berlanjut, sehingga tidak dapat mengikuti jadwal pelantikan yang telah ditetapkan," ujar Robby dalam keterangan pers di Medan.
Proses Hukum dan Jadwal Pelantikan
Robby menambahkan bahwa sidang lanjutan kasus Mandailing Natal dijadwalkan pada 24 Februari 2025. Keputusan MK nantinya akan menentukan kapan kepala daerah terpilih di Mandailing Natal dilantik. Ia memastikan informasi ini sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumut mengajukan gugatan hasil Pilkada 2024 ke MK. Daerah-daerah tersebut antara lain Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Deliserdang.
Sementara itu, 19 kabupaten/kota lainnya tidak mengajukan gugatan. Daerah-daerah ini meliputi Kota Sibolga, Kota Tebingtinggi, Kota Tanjung Balai, Kota Padangsidempuan, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Labuhan Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Kesepakatan Pelantikan Bersama
Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati untuk menggabungkan pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa dengan kepala daerah yang putusan sengketanya telah di-dismissal oleh Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya mengusulkan beberapa tanggal pelantikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu tanggal 18, 19, dan 20 Februari 2025. Presiden akhirnya memilih tanggal 20 Februari 2025 sebagai hari pelantikan.
Kesimpulan
Pelantikan 32 kepala daerah terpilih di Sumatera Utara akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Kabupaten Mandailing Natal akan dilantik setelah adanya putusan final dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada yang sedang berjalan. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
