Mutasi Besar-besaran di Pemprov NTB: Sejumlah Kepala OPD Bakal Berganti

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dikabarkan akan melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTB pekan depan, termasuk sejumlah kepala OPD.

Mataram, 15 Maret 2025 - Kabar mengejutkan datang dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, dikabarkan akan melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam waktu dekat. Mutasi besar-besaran ini akan menjadi yang pertama sejak pelantikan mereka oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Rencana mutasi ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pejabat dan masyarakat NTB.

Informasi mengenai mutasi ini masih simpang siur. Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi, memilih untuk tidak berkomentar. "Kalau itu saya nggak berani komentar," ujarnya singkat di Mataram, Sabtu lalu. Namun, beredar kabar bahwa setidaknya delapan jabatan kepala OPD yang saat ini dijabat Plt akan diisi oleh pejabat definitif.

Kabar mutasi ini menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa pihak menduga mutasi ini bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja pemerintahan. Namun, ada juga yang khawatir akan adanya perombakan besar-besaran yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Kejelasan mengenai alasan di balik mutasi ini masih dinantikan oleh publik.

Jabatan Kepala OPD yang Dikabarkan Akan Berganti

Informasi yang beredar menyebutkan sejumlah kepala OPD yang akan diganti. Di antaranya adalah Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Mursal), Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Izzudin Mahili), Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lies Nurkomalasari), dan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Wahyu Hidayat). Selain itu, Plt Kepala Dinas Perpustakaan (Amir), Staf Ahli Gubernur, Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Lalu Suryadi), Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ervan Anwar), dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Yusron Hadi) juga dikabarkan akan digantikan.

Tidak hanya kepala OPD yang saat ini berstatus Plt, beberapa kepala OPD definitif juga dikabarkan akan terkena mutasi. Beberapa nama yang beredar antara lain Kepala Dinas Sosial (Ahsanul Khalik), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Abdul Aziz), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Najamuddin Amy), Kepala Dinas Pertanian (Taufik Hidayat), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) (Eva Dewiyani), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Ashari), Kepala Dinas Permukiman (Sadimin), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Aidy Furqan), Kepala Dinas Pariwisata (Jamaluddin Maladi), dan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Roni). Hampir semua Kepala Biro Sekretariat Daerah (Setda) NTB juga dikabarkan akan dimutasi, termasuk Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Putra.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Maladi, enggan berkomentar lebih lanjut. "Kita ikuti saja," ujarnya singkat. Sikap serupa ditunjukkan oleh beberapa kepala OPD lainnya yang namanya disebut-sebut akan dimutasi.

Sistem Meritokrasi dan Asesmen Kinerja

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, sebelumnya menyampaikan bahwa Gubernur Lalu Iqbal akan memberikan kesempatan kepada seluruh pejabat untuk menunjukkan kinerja dan profesionalismenya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa akan dilakukan asesmen terhadap pejabat eselon II dan III. "Tujuannya bukan hanya sekedar rotasi dan mutasi, tetapi untuk mengukur kinerja pejabat yang sudah diberikan amanah," jelasnya.

Wagub juga menegaskan bahwa Gubernur Lalu Iqbal akan menerapkan sistem meritokrasi dalam pengangkatan pejabat baru di Pemprov NTB. Ia juga mengakui bahwa banyaknya jabatan yang kosong menjadi catatan penting bagi Gubernur. "Pastilah, karena itu merupakan catatan utama beliau dan akan diimplementasikan," kata Umi Dinda, sapaan akrab Wagub NTB.

Mutasi ini tentunya akan membawa perubahan signifikan di lingkungan pemerintahan Provinsi NTB. Publik menantikan langkah-langkah selanjutnya dari Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan di daerah.

Meskipun banyak pejabat yang dikabarkan akan dimutasi, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait hal tersebut. Informasi yang beredar masih berupa isu dan spekulasi. Publik menunggu kejelasan dan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.