Renovasi Islamic Center NTB Molor, DPRD Desak Pemutusan Kontrak
DPRD NTB mendesak pemutusan kontrak proyek renovasi Islamic Center senilai Rp14,9 miliar yang molor dan meminta kontraktor masuk daftar hitam.
Mataram, 26 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB untuk mengambil tindakan tegas terkait renovasi Gedung Islamic Center Hubbul Wathan yang kembali mengalami keterlambatan. Proyek yang menelan anggaran Rp14,9 miliar ini melewati batas waktu adendum yang telah ditentukan, memicu kekhawatiran akan terganggunya aktivitas keagamaan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyatakan kekecewaannya atas molornya proyek tersebut. "Keterlambatan penyelesaian proyek ini sangat berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan yang tinggal menghitung hari," tegasnya dalam keterangan pers di Mataram, Rabu. Beliau menekankan pentingnya Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Islam di NTB, khususnya selama bulan suci Ramadhan. Ketidakselesaian renovasi dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan dan kelancaran ibadah umat.
DPRD NTB pun melayangkan tuntutan tegas kepada Dinas PUPR NTB. Tidak hanya meminta pemutusan kontrak dengan kontraktor, tetapi juga mendesak agar kontraktor tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak lagi mendapatkan proyek fisik di masa mendatang. Langkah ini dianggap perlu untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Desakan Transparansi dan Percepatan Renovasi
Selain mendesak pemutusan kontrak, DPRD NTB juga meminta transparansi dari Dinas PUPR NTB terkait penyebab keterlambatan proyek. Penjelasan resmi kepada publik dianggap penting agar masyarakat mengetahui alasan sebenarnya dan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. "Kita kurang dari seminggu lagi memasuki bulan puasa. Islamic Center merupakan pusat kegiatan umat Islam saat Ramadhan. Jika renovasi belum selesai, maka aktivitas ibadah Ramadan pasti akan terganggu," ungkap Hamdan.
Hamdan menegaskan bahwa Dinas PUPR NTB harus bertanggung jawab atas keterlambatan proyek ini dan segera mengambil langkah tegas agar renovasi dapat diselesaikan sebelum Ramadhan tiba. Ketegasan ini diperlukan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah umat Islam selama bulan suci Ramadhan.
DPRD NTB menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien.
Penjelasan Pihak Dinas PUPR NTB
Menanggapi desakan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari, mengakui adanya keterlambatan dalam pengerjaan renovasi Masjid Islamic Center Mataram. Beliau menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut berkaitan dengan belum datangnya lift yang telah dipesan dari Jerman untuk dua menara IC Mataram.
"Lift menara 99 dan menara 66 ini sudah dipesan tapi belum datang. Itu makanya terlambat karena lift ini dibuat di Jerman, sedangkan Indonesia belum," jelasnya. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada publik mengenai kendala yang dihadapi dalam proyek renovasi tersebut.
Meskipun demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab tuntutan DPRD NTB untuk mengambil langkah tegas terhadap kontraktor yang dinilai lalai. Publik masih menunggu langkah konkret dari Dinas PUPR NTB dalam menyelesaikan masalah ini sebelum Ramadhan tiba.
Kejadian ini menjadi sorotan penting terkait pengelolaan proyek pemerintah dan pentingnya perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat untuk mencegah keterlambatan dan kerugian negara.
