Proyek DAK Dikbud NTB Molor, DPRD Soroti Keterlambatan dan Minta Usut Tuntas
DPRD NTB soroti keterlambatan proyek fisik DAK di Dikbud NTB tahun 2024 yang dinilai merugikan dunia pendidikan dan berpotensi korupsi, mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan.
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Aminurlah, menyoroti keterlambatan proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun 2024. Banyak proyek yang hingga kini belum juga tuntas, menimbulkan kekhawatiran akan kualitas bangunan dan potensi penyimpangan anggaran. Permasalahan ini dinilai sangat memprihatinkan karena berdampak langsung pada dunia pendidikan di NTB.
Salah satu contoh yang disoroti adalah proyek fisik di SMAN 2 Bolo, Kabupaten Bima. Sekolah ini menerima DAK fisik lebih dari Rp2 miliar untuk berbagai pembangunan, termasuk rehabilitasi ruang kelas, laboratorium biologi, komputer, bimbingan konseling, dan ruang OSIS. Namun, hingga saat ini pembangunan baru mencapai tahap pemasangan tembok, meskipun anggaran yang cukup besar telah dialokasikan.
Aminurlah, yang akrab disapa Haji Maman, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya progres proyek tersebut. Ia bahkan menyebut kondisi ini sebagai hal yang memalukan dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek DAK Dikbud NTB. Ia juga meminta Gubernur NTB untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Keterlambatan Proyek dan Dugaan Korupsi
Haji Maman menjelaskan bahwa proyek di SMAN 2 Bolo telah mengalami dua kali adendum. Kondisi ini semakin memperkuat kecurigaan adanya potensi penyimpangan, mulai dari dugaan setoran fee kepada oknum pejabat Dikbud NTB, hingga permainan dalam penentuan perusahaan pemenang lelang. Ia menekankan pentingnya APH untuk mengusut peran Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang terkait dengan proyek DAK ini.
Menurutnya, masalah di SMAN 2 Bolo bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia menemukan permasalahan serupa di sekolah-sekolah lain di NTB. Haji Maman sangat prihatin dengan kondisi ini dan mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ia juga menyoroti kualitas bangunan yang diragukan akibat keterlambatan proyek. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berdampak pada keselamatan siswa dan keberlangsungan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penyelidikan menyeluruh terhadap proyek DAK Dikbud NTB sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Desakan kepada Gubernur dan APH
Haji Maman mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk segera turun tangan dan menyelesaikan masalah ini. Ia khawatir jika dibiarkan berlarut-larut, masalah ini akan menjadi catatan buruk bagi NTB dan berdampak negatif pada citra pemerintahan daerah. Ketegasan Gubernur sangat diperlukan untuk memastikan proyek DAK Dikbud NTB dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang diharapkan.
Selain itu, Haji Maman juga meminta APH untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap indikasi tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek DAK Dikbud NTB. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan dana DAK digunakan secara efektif dan efisien untuk memajukan dunia pendidikan di NTB.
Dengan adanya sorotan dari DPRD NTB, diharapkan pemerintah daerah dan APH dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah keterlambatan proyek DAK Dikbud NTB. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan dapat digunakan secara optimal demi kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat.
"Proyek dari DAK ini sudah molor sekali. Keterlaluan. Pihak berwajib harus turun tangan. Harus diusut. Kok dunia pendidikan di NTB seperti ini," kata Aminurlah.
"Kasus di SMAN 2 Bolo inikan memalukan, kalau begini," ketus Haji Maman.
"Miris saya lihat pengerjaan proyek DAK ini. Kasihan dunia pendidikan," tegasnya.
"Pak Gubernur harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Proyek DAK ini akan menjadi catatan buruk bagi NTB," katanya.
