Pj Gubernur NTB Evaluasi Kadisbud Usai OTT Kasus Korupsi DAK

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, telah mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisbud) NTB, Aidy Furqon, setelah yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi terkait OTT kasus korupsi DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi NTB, Aidy Furqon. Langkah ini diambil setelah Aidy diperiksa sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) di lingkungan Disdikbud NTB. OTT ini melibatkan Kabid SMK Disdikbud NTB. Peristiwa ini terjadi di Mataram pada akhir Januari 2024.

Evaluasi Pengelolaan DAK
Pj Gubernur Hassanudin menjelaskan bahwa evaluasi difokuskan pada pengelolaan DAK. Meskipun DAK tahun 2023 dan 2024 dinyatakan telah tersalurkan dengan baik, Hassanudin menekankan pentingnya perbaikan atas hal-hal yang kurang optimal. Ia optimistis pengelolaan DAK 2024 akan berjalan lancar. "Intinya saya lihat ada baiknya ada hal-hal kurang terus diperbaiki. DAK 2024 saya yakin tersalurkan dengan baik," ujarnya.

Masalah DAK 2023 dan Komitmen Ke Depan
Pj Gubernur mengakui adanya masalah dalam pengalokasian DAK pada tahun 2023. Namun, ia memastikan bahwa semua permasalahan tersebut telah dievaluasi. Hassanudin menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan. "Selalu saya katakan kita berbuat untuk lebih baik dari kemarin," tegasnya.

Pemeriksaan Aidy Furqon
Pemeriksaan Aidy Furqon oleh penyidik Polresta Mataram berlangsung selama lima jam. Pemeriksaan ini terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek DAK Disdikbud NTB tahun 2024. Sebelumnya, Aidy sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan pada Senin pekan lalu. Namun, ia akhirnya memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kepada penyidik.

Evaluasi Berkelanjutan
Pj Gubernur Hassanudin menekankan bahwa evaluasi merupakan proses berkelanjutan. Tidak hanya terbatas pada kasus ini, evaluasi juga dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTB. "Selalu kita evaluasi, beliau ngaji aja kita evaluasi. Tidak ada yang tidak dievaluasi ya," ungkap Hassanudin.

Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi DAK di lingkungan Disdikbud NTB berbuntut pada evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Aidy Furqon. Pj Gubernur NTB menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan pemerintahan.