Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023

Kejaksaan Negeri Dompu telah memeriksa 20 saksi terkait dugaan korupsi dana PKK tahun 2022-2023, termasuk istri Bupati Dompu, berdasarkan laporan masyarakat yang menuding adanya penyelewengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah gencar menyelidiki kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tahun anggaran 2022 dan 2023. Setidaknya 20 saksi telah diperiksa, sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota PKK.

Proses Penyelidikan Kasus Korupsi Dana PKK

Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan 20 saksi ini masih dalam tahap penyelidikan. Proses pengumpulan dokumen dan keterangan dari pihak-pihak terkait masih terus berlanjut. Langkah ini merupakan bagian penting dalam upaya mengungkap kebenaran di balik dugaan penyelewengan dana tersebut.

Penyelidikan ini berawal dari pelimpahan perkara dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kejati NTB sendiri menerima laporan awal dari masyarakat yang mencurigai adanya penyelewengan anggaran PKK yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Dompu.

Dugaan Penyelewengan dan Kerugian Negara

Laporan masyarakat tersebut didasari oleh temuan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dengan realisasi di lapangan. Pelapor menduga adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tahun 2022 dan 2023, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp2 miliar. Besarnya potensi kerugian negara ini menjadi perhatian serius bagi pihak Kejari Dompu dalam menjalankan proses penyelidikan.

Pemeriksaan Saksi Kunci

Salah satu saksi penting yang telah dijadwalkan untuk dimintai keterangan adalah Ketua PKK periode 2022-2023, berinisial LS. Yang menarik, LS diketahui merupakan istri dari Bupati Dompu periode 2021-2024, Abdul Kader Jaelani. Pemeriksaan terhadap LS diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai pengelolaan dana PKK selama periode tersebut.

Proses hukum ini berjalan secara transparan dan teliti. Tim penyidik Kejari Dompu berupaya mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan untuk mendukung proses hukum selanjutnya. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan kerugian negara dapat dipulihkan.

Komitmen Kejari Dompu dalam Mengungkap Kebenaran

Kejari Dompu berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini. Mereka akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan masyarakat, untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang dibutuhkan. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan setiap saksi akan diperiksa secara profesional dan adil.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat dana PKK merupakan dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dugaan penyelewengan dana tersebut tentu saja mengecewakan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi pengelolaan anggaran di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Dompu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kejari Dompu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mereka berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan kejujuran. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Harapan Terhadap Proses Hukum

Masyarakat Dompu berharap agar proses hukum dalam kasus ini dapat berjalan secara adil dan transparan. Mereka menantikan hasil penyelidikan dan berharap agar para pelaku korupsi, jika terbukti bersalah, dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sangat penting, dan kasus ini menjadi ujian bagi Kejari Dompu untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Dompu saat ini menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Semoga kasus ini dapat segera terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.