KPK Periksa Kabag Barjas Situbondo Terkait Dugaan Korupsi Dana PEN
KPK Periksa Kabag Barjas Situbondo Terkait Dugaan Korupsi Dana PEN

Penyidik KPK memeriksa Kabag Barjas Pemkab Situbondo dan tujuh saksi lainnya terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang jasa tahun 2021-2024.

Kejati NTB Selidiki Korupsi DAK Dikbud NTB Tahun 2024: Siapkan Daftar Saksi dan Telusuri Unsur Pidana
Kejati NTB Selidiki Korupsi DAK Dikbud NTB Tahun 2024: Siapkan Daftar Saksi dan Telusuri Unsur Pidana

Kejati NTB dalami kasus dugaan korupsi DAK Dikbud NTB tahun 2024 dengan menyiapkan daftar saksi dan menelusuri unsur melawan hukum, diduga melibatkan pejabat tinggi daerah dan pungutan fee proyek hingga 15 persen.

Korupsi SPPD Fiktif di Bengkulu Utara: Dua Tersangka Ditahan
Korupsi SPPD Fiktif di Bengkulu Utara: Dua Tersangka Ditahan

Kejari Bengkulu Utara menetapkan dua tersangka korupsi SPPD fiktif di DPRD Bengkulu Utara tahun 2023, dengan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Sidang Korupsi Mantan Sekdaprov NTB Segera Digelar, Kerugian Negara Capai Rp15,2 Miliar
Sidang Korupsi Mantan Sekdaprov NTB Segera Digelar, Kerugian Negara Capai Rp15,2 Miliar

Mantan Sekdaprov NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dan mantan Direktur PT Lombok Plaza, Doli Suthajaya, segera disidang atas kasus korupsi pengelolaan lahan untuk Gedung NTB Convention Center dengan kerugian negara mencapai Rp15,2 miliar.

Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram

Kejaksaan Tinggi NTB menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Lombok Utara, termasuk SPPD fiktif dan penyelewengan dana pokir, kepada Kejari Mataram yang kini tengah melakukan penyelidikan.

Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan Lombok Tengah Masih dalam Tahap Penyidikan
Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan Lombok Tengah Masih dalam Tahap Penyidikan

Kejari Lombok Tengah menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) masih dalam tahap penyidikan, dengan rentang waktu penyelidikan yang cukup panjang, yaitu periode 2019-2023.

Kejati NTB Teliti Dugaan Korupsi Dana KONI NTB
Kejati NTB Teliti Dugaan Korupsi Dana KONI NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah menelaah laporan dugaan korupsi pengelolaan dana KONI NTB; proses telaah dokumen laporan sedang berlangsung sebelum meminta keterangan pihak terkait.

Kejati NTB Tunggu Hasil Penyelidikan Polresta Mataram Terkait Korupsi DAK Dikbud
Kejati NTB Tunggu Hasil Penyelidikan Polresta Mataram Terkait Korupsi DAK Dikbud

Kejaksaan Tinggi NTB menunggu hasil penyelidikan Polresta Mataram terkait dugaan korupsi pengelolaan DAK Dikbud NTB tahun 2023 senilai Rp42 miliar yang meliputi pengadaan alat peraga, pembangunan ruang praktik siswa SMK, dan pembangunan unit sekolah baru.

Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023
Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023

Kejaksaan Negeri Dompu telah memeriksa 20 saksi terkait dugaan korupsi dana PKK tahun 2022-2023, termasuk istri Bupati Dompu, berdasarkan laporan masyarakat yang menuding adanya penyelewengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Kejari Mataram Stop Kasus SPPD Fiktif DPRD Lombok Utara: Rp186 Juta Tak Terlacak
Kejari Mataram Stop Kasus SPPD Fiktif DPRD Lombok Utara: Rp186 Juta Tak Terlacak

Kejari Mataram menghentikan penyelidikan kasus dugaan SPPD fiktif DPRD Lombok Utara tahun 2021 senilai Rp186,57 juta setelah memeriksa 44 anggota dewan dan 7 pegawai, meskipun Kejati NTB menerima laporan serupa periode 2019-2024.

Kejati NTB Usut Dugaan Penyelewengan Dana Pokir DPRD Lombok Utara
Kejati NTB Usut Dugaan Penyelewengan Dana Pokir DPRD Lombok Utara

Kejati NTB tengah menyelidiki laporan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024, yang diduga tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.

Kejati NTB Usut Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Lombok Utara
Kejati NTB Usut Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Lombok Utara

Kejaksaan Tinggi NTB menyelidiki laporan dugaan korupsi SPPD fiktif sejumlah anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024, yang sebelumnya juga pernah diselidiki Kejari Mataram.