Kejaksaan Tinggi NTB telah menyelesaikan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi lahan eks GTI Gili Trawangan seluas 65 hektare dan segera menetapkan tersangka setelah audit kerugian negara rampung.

Kejati NTB dalami kasus dugaan korupsi DAK Dikbud NTB tahun 2024 dengan menyiapkan daftar saksi dan menelusuri unsur melawan hukum, diduga melibatkan pejabat tinggi daerah dan pungutan fee proyek hingga 15 persen.

PT Gerbang NTB Emas (GNE) menyatakan kooperatif dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi NTB terkait dugaan korupsi pengembangan SPAM Gili Trawangan dan Gili Meno, menyerahkan semua data yang dibutuhkan kepada pihak kejaksaan.

Kejaksaan Tinggi NTB menggunakan putusan pengadilan kasus eksploitasi air di Gili Trawangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi kerjasama SPAM antara PT GNE dan PT BAL.

Kejaksaan Tinggi NTB menggeledah Biro Ekonomi Pemprov NTB dan PT GNE terkait dugaan korupsi proyek air minum di Gili Trawangan; Pemprov NTB menyatakan kooperatif dan membantah kepala biro menghindar.

Kejaksaan Tinggi NTB menggeledah kantor Pemprov NTB dan PT GNE terkait dugaan korupsi pada proyek SPAM Gili Trawangan dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Polda NTB resmi menghentikan kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenag NTB karena kurangnya bukti, meskipun terdapat dugaan penerimaan uang oleh Kepala Kanwil Kemenag NTB dari berbagai sumber.

Mantan Gubernur NTB, TGB, menyatakan kerjasama pengelolaan aset NCC telah sesuai prosedur hukum, meskipun Kejati NTB tetap melanjutkan investigasi kasus dugaan korupsi senilai Rp15,2 miliar.

Kejati NTB memeriksa mantan Bupati Lombok Timur, M. Ali Bin Dachlan, sebagai saksi terkait pembelian lahan 70 hektare untuk sirkuit MXGP di Samota, yang diduga bermasalah.

Penasihat hukum Agus Buntung menyayangkan tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa, menilai tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi Agus sebagai penyandang disabilitas dan fakta persidangan.

Kejati NTB menahan Zaini Arony, mantan Bupati Lombok Barat dua periode, di Rutan Praya atas dugaan korupsi dalam kerja sama operasional pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat senilai Rp39 miliar.

Kejaksaan Tinggi NTB menetapkan mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kerjasama operasional pembangunan Lombok City Center (LCC) tahun 2013.

Kejaksaan Tinggi NTB menggandeng Inspektorat untuk mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ternak ayam di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB tahun 2021 senilai Rp9,27 miliar.

Kejaksaan Tinggi NTB bekerja sama dengan BPK untuk mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.

Kejati NTB memeriksa mantan Sekda NTB, Rosyadi Husaenie Sayuti, sebagai tersangka korupsi pembangunan Gedung NTB Convention Center (NCC) dengan kerugian negara mencapai Rp15,2 miliar.

Kejaksaan Tinggi NTB meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian lahan 70 hektare untuk sirkuit MXGP Samota ke tahap penyidikan, dengan fokus pada dugaan penyimpangan harga jual lahan.

Kejaksaan Tinggi NTB menunggu hasil penyelidikan Polresta Mataram terkait dugaan korupsi pengelolaan DAK Dikbud NTB tahun 2023 senilai Rp42 miliar yang meliputi pengadaan alat peraga, pembangunan ruang praktik siswa SMK, dan pembangunan unit sekolah baru.

Kejaksaan Tinggi NTB telah memeriksa lima saksi terkait dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar, yang sebelumnya ditangani KPK dan ditemukan penyimpangan anggaran Rp8,4 miliar oleh BPK.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) memeriksa dua mantan Kepala Dinas ESDM NTB, Muhammad Husni dan Zainal Abidin, sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan SPAM di Lombok Utara yang melibatkan PDAM Amerta Dayan Gunung.

Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center (NCC) senilai Rp15,2 miliar.