Kasus Dugaan Korupsi Lahan MXGP Samota Naik Penyidikan

Kejaksaan Tinggi NTB meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian lahan 70 hektare untuk sirkuit MXGP Samota ke tahap penyidikan, dengan fokus pada dugaan penyimpangan harga jual lahan.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) resmi meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) di Samota, Sumbawa, ke tahap penyidikan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Ely Rahmawati, di Mataram pada Selasa. Meskipun belum ada penetapan tersangka, proses penyidikan telah dimulai dengan serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti tambahan.

Proses Penyidikan dan Pemeriksaan Saksi

Ely Rahmawati menjelaskan bahwa peningkatan status kasus ke tahap penyidikan dilakukan belum lama ini. Penyidik Kejati NTB saat ini tengah fokus pada pengumpulan alat bukti yang lebih kuat untuk mendukung proses hukum selanjutnya. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci terus dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi.

Salah satu saksi kunci yang telah dimintai keterangan adalah mantan Bupati Lombok Timur, M. Ali Bin Dachlan, pemilik lahan seluas 70 hektare yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pemeriksaan dilakukan pada medio November 2024 di Gedung Kejati NTB. Ali Bin Dachlan membenarkan telah menjual lahannya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa seharga Rp53 miliar.

Ia juga menegaskan bahwa transaksi jual beli lahan tersebut telah lunas. Namun, Ali Bin Dachlan menyatakan bahwa harga jual tersebut terlalu rendah, seharusnya mencapai Rp79 miliar. Pernyataan ini menjadi salah satu poin penting yang akan diteliti lebih lanjut oleh penyidik.

Pemeriksaan Pejabat dan Ahli Waris

Selain M. Ali Bin Dachlan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat daerah terkait. Muhammad Jalaluddin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan lahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, dan Agusfian, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa, telah memberikan keterangan pada akhir September 2024 di Kantor Kejari Sumbawa. Kedua ahli waris dari eks Bupati Lombok Timur juga telah dimintai keterangan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan lahan tersebut. Kejati NTB tengah menyelidiki apakah ada potensi gratifikasi atau kerugian negara dalam transaksi jual beli lahan seluas 70 hektare ini. Proses pengumpulan bukti masih terus berlanjut untuk memastikan semua aspek telah diteliti secara menyeluruh.

Latar Belakang Kasus dan Anggaran

Pembelian lahan seluas 70 hektare di kawasan wisata Samota, yang meliputi Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023. Anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk pembelian lahan tersebut mencapai Rp53 miliar. Kasus ini menjadi sorotan publik karena adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan lahan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kejati NTB berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Hasil dari penyidikan ini akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dan proses hukum yang akan dijalani oleh pihak-pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi pembelian lahan MXGP Samota terus bergulir. Peningkatan status penanganan ke tahap penyidikan oleh Kejati NTB menandai babak baru dalam upaya pengungkapan kebenaran. Proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung, dan publik menantikan perkembangan selanjutnya dalam kasus yang menjadi sorotan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan.