Mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, Ditahan Kejati NTB Terkait Kasus Korupsi LCC
Kejati NTB menahan Zaini Arony, mantan Bupati Lombok Barat dua periode, di Rutan Praya atas dugaan korupsi dalam kerja sama operasional pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat senilai Rp39 miliar.
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menahan Zaini Arony, mantan Bupati Lombok Barat dua periode, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Praya, Lombok Tengah. Penahanan ini terkait kasus dugaan korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penahanan dilakukan pada Senin, 24 Februari 2024, setelah Zaini Arony diperiksa intensif selama delapan jam di Gedung Kejati NTB.
Penyidik Kejati NTB, Hasan Basri, menjelaskan bahwa penahanan Zaini Arony berbeda dengan dua tersangka lain dalam kasus yang sama. Alasannya, dua tersangka lainnya, Lalu Azril Sopandi (LAS) dan Isabel Tanihaha, telah ditahan di Lapas Kelas II A Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Untuk menghindari potensi pengaruh atau komunikasi antar tersangka, Zaini Arony ditahan di Rutan Praya. "Ini dilakukan ada maksud dan tujuan, kenapa enggak di Kuripan (Lapas Kelas II A Lombok Barat)? Karena di sana sudah ditempatkan satu tersangka inisial LAS (Lalu Azril Sopando) dan untuk satu tersangka lagi, Isabel Tanihaha di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, makanya yang sekarang Zaini Arony di Rutan Praya," ujar Hasan Basri.
Penahanan terhadap Zaini Arony berlangsung selama 20 hari ke depan. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC).
Kronologi Penahanan dan Tersangka Lain
Proses penahanan Zaini Arony diawali dengan pemeriksaan intensif di Kejati NTB sejak pukul 09.00 hingga 17.00 WITA. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya selama pemeriksaan. Selain Zaini Arony, Kejati NTB telah menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yaitu Isabel Tanihaha, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera, dan Lalu Azril Sopandi, mantan Direktur Utama PT Patut Patuh Patju (Tripat). Ketiganya disangkakan dengan pasal yang sama.
Lalu Azril Sopandi sendiri masih menjalani pidana atas perkara lain yang terkait dengan aset LCC. Isabel Tanihaha dan Lalu Azril Sopandi juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang sama dengan Zaini Arony. Kejati NTB telah menyita lahan seluas 8,4 hektare yang merupakan objek perkara, yang terdiri dari dua sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Penyitaan aset tersebut dilakukan dengan memasang plang pemberitahuan di depan Gedung LCC. Aset yang disita merupakan lahan yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC dan masih berstatus agunan di Bank Sinarmas. Kejaksaan berargumen bahwa aset pemerintah yang menjadi agunan di bank telah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
Kerugian Negara dan Bukti Penyitaan
Berdasarkan hasil audit akuntan publik, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini diperkirakan mencapai sedikitnya Rp39 miliar. Angka ini terkait dengan KSO pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC pada tahun 2013. Kejati NTB telah melakukan penyitaan aset tersebut sebagai bagian dari proses hukum.
Proses hukum kasus ini terus berlanjut dengan penahanan Zaini Arony. Kejati NTB berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini dan memastikan para pelaku bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan.
Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Kejati NTB menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus korupsi ini. Proses penyidikan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
