Kejari Lombok Tengah Sita Aset Terpidana Korupsi Bandara Lombok: Tanah di Bekasi Senilai Miliaran Rupiah
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menyita tanah seluas 4.361 meter persegi di Bekasi milik terpidana korupsi pembangunan Bandara Internasional Lombok, ISN, untuk menutupi kerugian negara lebih dari Rp39 miliar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama Tim dari Kejaksaan Agung berhasil menyita aset milik terpidana korupsi pembangunan Bandara Internasional Lombok, inisial ISN. Penyitaan aset berupa tanah seluas 4.361 meter persegi berlokasi di Desa Sukasejati, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilakukan pada Kamis, 27 Februari 2024. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya untuk menutupi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp39 miliar akibat korupsi tersebut. ISN sendiri telah divonis 13 tahun penjara.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, I Made Juri Imanu, menjelaskan bahwa pemasangan plang sita eksekusi telah dilakukan di lokasi tanah tersebut. Ia menekankan bahwa tindakan ini merupakan komitmen Kejari Lombok Tengah untuk tidak hanya mengeksekusi pidana badan, tetapi juga memulihkan keuangan negara yang dirugikan. Proses penelusuran aset ISN melibatkan kerja sama dengan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (UHLBEE) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Vonis terhadap ISN sendiri cukup berat. Selain 13 tahun penjara dan denda Rp200.000.000 subsider 4 bulan penjara, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp39.901.925.278,02 subsider 5 tahun penjara. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap setelah melalui berbagai proses peradilan, termasuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, Mahkamah Agung (Kasasi), dan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali).
Penyitaan Aset: Langkah Tegas Kejari Lombok Tengah
Proses penyitaan aset ISN ini menandai langkah tegas Kejari Lombok Tengah dalam upaya pemulihan keuangan negara. Tanah di Bekasi tersebut merupakan aset yang berhasil dilacak dan ditelusuri oleh tim gabungan Kejari Lombok Tengah dan UHLBEE. Luas tanah yang mencapai 4.361 meter persegi menunjukkan nilai aset yang cukup signifikan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam menutupi kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi ISN.
Keberhasilan penyitaan ini juga menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam mengejar aset-aset terpidana korupsi. Tidak hanya fokus pada hukuman penjara, namun juga upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara menjadi prioritas. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.
Proses hukum yang panjang dan berliku, mulai dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung, akhirnya membuahkan hasil dengan disitanya aset milik terpidana. Ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia terus berjalan, meskipun membutuhkan waktu dan proses yang panjang.
Kronologi Kasus Korupsi Bandara Lombok
Kasus korupsi pembangunan Bandara Internasional Lombok yang melibatkan ISN telah berjalan cukup lama. Proses hukumnya dimulai pada tahun 2015 dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 40/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR tanggal 16 Maret 2016. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Mataram dan Mahkamah Agung setelah melalui proses kasasi dan peninjauan kembali.
Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai lebih dari Rp39 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya dampak negatif dari tindakan korupsi terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Penyitaan aset ISN diharapkan dapat membantu mengembalikan sebagian kerugian negara tersebut.
Dengan disitanya aset ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.
Keberhasilan Kejari Lombok Tengah dalam menyita aset terpidana korupsi ini patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan keuangan negara terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Semoga langkah ini dapat menjadi contoh bagi instansi penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya.
Proses penyitaan aset ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antar instansi dalam penegakan hukum. Kerjasama antara Kejari Lombok Tengah dan UHLBEE menunjukkan sinergi yang efektif dalam mengejar aset-aset terpidana korupsi.
Kesimpulan
Penyitaan aset terpidana korupsi ISN di Bekasi merupakan langkah signifikan dalam upaya pemulihan keuangan negara. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kejari Lombok Tengah dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Proses ini juga menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia tetap berjalan, meskipun membutuhkan waktu dan upaya yang panjang.
