Mantan Sekda NTB, Rosyadi, Diperiksa sebagai Tersangka Korupsi NCC
Kejati NTB memeriksa mantan Sekda NTB, Rosyadi Husaenie Sayuti, sebagai tersangka korupsi pembangunan Gedung NTB Convention Center (NCC) dengan kerugian negara mencapai Rp15,2 miliar.
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) telah memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosyadi Husaenie Sayuti, yang berstatus tersangka dalam kasus korupsi kerja sama pengelolaan aset pemerintah untuk pembangunan Gedung NTB Convention Center (NCC). Pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dari pukul 11.00 hingga 17.00 WITA.
Juru Bicara Kejati NTB, Supardin, membenarkan pemeriksaan tersebut. Rosyadi, yang ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah, dijemput dan dibawa ke Kejati NTB untuk menjalani pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, ia dikembalikan ke Rutan Praya. Meskipun detail materi pemeriksaan belum diungkapkan, Supardin menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian berkas perkara.
Kasus ini berpusat pada dugaan korupsi dalam kerja sama pengelolaan aset pemerintah untuk pembangunan NCC. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp15,2 miliar, berdasarkan hasil audit akuntan publik. Kerugian tersebut muncul akibat ketidakpatuhan PT Lombok Plaza, mitra kerja Pemprov NTB, terhadap perjanjian kerja sama yang disepakati pada tahun 2012-2016.
Pemeriksaan Mantan Sekda NTB Terkait Korupsi NCC
Rosyadi Husaenie Sayuti ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Februari 2025. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT Lombok Plaza periode 2012-2016, Doli Suthaya. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pemeriksaan terhadap Rosyadi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang tengah disusun oleh penyidik. Kejati NTB memastikan akan terus berupaya mengungkap seluruh fakta dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses hukum selanjutnya. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan mengembalikan kerugian negara.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.
Kerugian Negara Akibat Kerja Sama yang Tidak Efektif
Kerugian negara senilai Rp15,2 miliar tersebut berasal dari aset yang belum terbayarkan. PT Lombok Plaza, yang ditunjuk sebagai pengelola aset milik Pemprov NTB, dinilai gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama tahun 2012. Kegagalan tersebut meliputi pembangunan gedung NCC yang tidak pernah terlaksana, ganti rugi bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) NTB yang belum dibayarkan, dan kompensasi pembayaran kepada Pemprov NTB yang juga belum disetorkan.
Kejati NTB menegaskan bahwa kerja sama pemanfaatan aset tidak berjalan sesuai perjanjian. Hal ini menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Rosyadi dan Doli Suthaya. Penyidik akan terus menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar selalu mematuhi aturan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi.
Dengan pemeriksaan mantan Sekda NTB ini, diharapkan proses hukum kasus korupsi NCC dapat segera dituntaskan. Publik menantikan penyelesaian kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan dan kerugian negara dapat dipulihkan.
Kejati NTB berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan menjerat semua pihak yang terlibat. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Kesimpulan
Pemeriksaan mantan Sekda NTB, Rosyadi Husaenie Sayuti, sebagai tersangka korupsi NCC menandai langkah penting dalam upaya penegakan hukum di NTB. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Semoga proses hukum yang sedang berjalan dapat memberikan keadilan dan mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi.
